Instran.id – Pemerintah didorong mengambil langkah revolusioner untuk membenahi sistem transportasi publik nasional, di tengah momentum lonjakan harga minyak dunia akibat gejolak global.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menilai pemerintah harus memiliki solusi permanen dalam menghadapi krisis energi, salah satunya dengan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.
“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah mengalihkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” ujar Huda dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Menurut Huda, ketergantungan masyarakat Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil melemahkan ketahanan nasional terhadap volatilitas harga minyak dunia. Karena itu, pembenahan transportasi massal bukan sekadar isu kenyamanan perkotaan, melainkan strategi menjaga kedaulatan energi.
“Harus ada peta jalan yang jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas yang nyaman, murah, dan menjangkau semua wilayah,” ujarnya.
Huda juga mengkritik tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar akibat efisiensi anggaran. Politikus PKB tersebut mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menggenjot sistem Buy The Service (BTS).
“Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi baru ada di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Palembang sangat membutuhkan penanganan serius terkait ketersediaan transportasi massal yang memadai,” paparnya.
Huda meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk kendaraan pribadi guna memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Langkah ini diharapkan dapat menjaga tarif tetap terjangkau sekaligus memperluas layanan.
“Jika tarifnya terjangkau, kami yakin transportasi publik akan menjadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut perlu diiringi langkah tegas dalam membatasi penggunaan kendaraan pribadi, seperti pengaturan parkir, penerapan ERP, hingga pembatasan usia kendaraan di wilayah tertentu.
“Pembatasan ini tentu harus didahului dengan penyediaan armada transportasi publik yang nyaman dan layak,” ucapnya.
Huda menegaskan bahwa investasi di sektor transportasi publik merupakan langkah strategis jangka panjang. Dengan beralih ke angkutan umum berbasis energi terbarukan atau listrik, Indonesia dapat meminimalkan dampak krisis energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Momentum krisis energi ini harus dimanfaatkan untuk membenahi sistem transportasi massal secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.