Instran.id – Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan pengalihan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke PT Transjakarta memerlukan restrukturisasi regulasi, penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta kesiapan sistem integrasi tiket.
Hal tersebut, kata Djoko melalui pesan elektroniknya, Rabu, diperlukan karena selama ini, pengelolaan angkutan perairan melibatkan banyak pihak, di antaranya Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta operator swasta atau masyarakat lokal.
Selain itu, menurut dia, transportasi perairan di Kepulauan Seribu menghadirkan dinamika tersendiri karena berhadapan langsung dengan karakter wilayah kepulauan, kondisi lingkungan laut, serta tantangan tata kelola.
Pertama, yaitu tingginya biaya investasi dan operasional. Djoko menyebutkan konsumsi bahan bakar, biaya operasional kapal laut, terutama speedboat, sangat tinggi karena konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang jauh lebih boros dibandingkan moda transportasi darat per kilometer penumpangnya.
”Perawatan armada kapal, tingginya kadar garam (salinity) memicu korosi cepat pada lambung kapal, mesin, dan infrastruktur dermaga, sehingga memperpendek usia pakai aset dan menuntut biaya perawatan berkala yang sangat besar,” ujar Djoko.
Tantangan selanjutnya, yakni kebutuhan subsidi yang tinggi dan kelanjutan fiskal. Djoko menilai rendahnya demand density selain koridor wisata utama, seperti Pulau Tidung, Pari, atau Pramuka, tingkat keterisian penumpang (load factor) di pulau-pulau permukiman terluar relatif rendah di luar akhir pekan atau hari libur.
“Ketergantungan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar tarif tetap terjangkau bagi warga lokal. Layanan ini membutuhkan skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi tarif yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan,” tutur Djoko.
Selain itu, ada pula tantangan berupa kerentanan cuaca dan perubahan iklim. Kondisi oceanografi membuat operasional kapal sangat bergantung pada dinamika cuaca, seperti angin musiman, misalnya angin barat dan gelombang tinggi yang dapat menghentikan pelayaran selama beberapa hari.
Di sisi lain, pendangkalan alur pelayaran, terumbu karang dan erosi pesisir kerap membuat alur masuk pelabuhan atau dermaga menjadi dangkal, dan membatasi ukuran kapal (draft) yang dapat bersandar secara aman di pulau-pulau tertentu.
Tantangan lainnya, yakni keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Djoko menuturkan standar dermaga dan navigasi, serta kualitas dan daya tampung dermaga di setiap pulau belum seragam.
“Banyak dermaga belum dilengkapi alat bantu navigasi malam (night navigation system) atau fasilitas bongkar muat kargo yang memadai,” ungkap Djoko.
Selain itu, sambung dia, penyediaan energi bersih, rencana transisi menuju e-boat atau kapal bertenaga listrik menghadapi tantangan ketersediaan daya listrik (stasiun pengisian atau charging station) dan pasokan energi terbarukan di pulau-pulau kecil.
Usulan
Djoko pun mengusulkan pola pengelolaan transportasi perairan ke Kepulauan Seribu dapat meniru BP Batam.
BP Batam, kata dia, berfokus pada pengelolaan operasional, infrastruktur, dan bisnis kepelabuhanan, yang dalam hal ini di Jakarta diwakilkan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Namun, terkait fungsi keselamatan pelayaran, penegakan hukum perairan, dan penerbitan sertifikasi kelaiklautan kapal tetap berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, sejumlah kapal dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dioperasikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta diberikan pihak operator kapal laut yang mampu mengoperasikan.
“Dengan demikian, tidak memberatkan PT Transjakarta dalam mengelola transportasi ke Kepulauan Seribu,” pungkas Djoko.