Instran.id – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyampaikan pihaknya berkomitmen menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik di Kepulauan Seribu. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan merangkul kapal-kapal tradisional dalam pengelolaan transportasi di Kepulauan Seribu.
Awalnya, Budi menuturkan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu yang akan dialihkan ke PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bagian dari pemerataan. Nantinya, standar pelayanan juga akan ditingkatkan.
“Kami ingin menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik bagi seluruh warga, termasuk warga kepulauan. Dishub akan terus mengawal proses ini bersama Transjakarta secara transparan dan hati-hati, dengan memastikan standar keselamatan pelayaran ditingkatkan di seluruh armada, kenyamanan penumpang terjaga, dan tarif tetap terjangkau menjadi prioritas utama,” kata Budi saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).
“Kami juga akan terus merangkul pelaku usaha kapal tradisional dan seluruh elemen masyarakat Kepulauan Seribu agar proses ini berjalan inklusif. Kami mengajak seluruh warga Kepulauan Seribu untuk optimistis dan turut mendukung proses transisi ini, karena kami menargetkan langkah besar ini dapat terwujud bertepatan dengan momentum HUT Jakarta ke-500 atau 5 abad Jakarta pada 2027, sebagai kado istimewa bagi kesetaraan akses transportasi publik bagi seluruh warga Jakarta, dari daratan hingga kepulauan,” lanjutnya.
Budi mengatakan pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu dialihkan ke PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Selain itu, Dishub DKI tengah menyiapkan teknis serta operasional pengelolaan tersebut.
“Saat ini kami bersama PT Transjakarta sedang memasuki tahap kajian teknis untuk mematangkan skema pengelolaan yang paling tepat. Selanjutnya kami akan menyusun regulasi pendukung, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagai payung hukumnya, sekaligus menyiapkan aspek teknis dan operasional di lapangan,” jelasnya.
“Yang ingin kami tegaskan, peralihan ini bukan sekadar berpindah kewenangan administratif dari Dishub ke Transjakarta, melainkan langkah untuk menghadirkan layanan yang lebih baik, aman, dan adil bagi warga Kepulauan Seribu,” lanjutnya.
Budi mengungkap, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin ada integrasi moda transportasi ke Kepulauan Seribu menggunakan Transjakarta. Integrasi meliputi transportasi darat dan laut.
“Arah besar kebijakan Bapak Gubernur memang mengarah ke sana (integrasi bus dan kapal), yaitu mengintegrasikan transportasi ke Kepulauan Seribu dengan sistem Transjakarta yang sudah dipercaya jutaan warga Jakarta setiap hari. Ke depan, bukan tidak mungkin layanan kapal ini akan terhubung langsung dengan moda darat seperti bus dan Mikrotrans di titik-titik keberangkatan, sehingga perjalanan warga dari rumah hingga ke pulau tujuan menjadi satu rangkaian yang nyaman, aman dan tersambung dari darat hingga ke laut,” ujarnya.
Pihaknya maih mematangkan model integrasi yang akan diterapkan. Termasuk trayek dan titik keberangkatan.
“Untuk detail teknis integrasinya, termasuk pola trayek dan titik-titik keberangkatan, masih terus kami matangkan bersama Transjakarta agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, Pramono mengungkap alasan Pemprov DKI Jakarta memutuskan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu dialihkan ke Transjakarta. Keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman Transjakarta dalam mengelola transportasi publik di Jakarta dan Jabodetabek.
“Kenapa Transjakarta? Pengalaman Transjakarta untuk mengelola transportasi baik di dalam Jakarta sendiri maupun kemudian menjadi Transjabodetabek, alhamdulillah berjalan dengan baik,” kata Pramono di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Menurut Pramono, manajemen Transjakarta saat ini juga dinilai relatif baik dan transparan. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI untuk memberikan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu kepada Transjakarta.
“Maka kami meyakini, dengan pengalaman itu dan juga dengan manajemen yang sekarang ini relatif baik dan transparan, saya yakin tahun depan mudah-mudahan untuk transportasi ke Kepulauan Seribu bisa diatur dengan baik,” ujarnya.
Pramono menjelaskan selama ini transportasi menuju Kepulauan Seribu dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Pemprov DKI menilai pengelolaan oleh Transjakarta dapat dilakukan lebih profesional karena memiliki karakter manajemen yang berbeda.
“Sekarang ini sebenarnya semuanya dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi karena birokrasi yang mengelola berbeda dengan private ataupun BUMD ataupun swasta, maka dengan demikian kami sudah memutuskan mulai tahun depan sepenuhnya akan dikelola oleh Transjakarta,” jelasnya.
Pramono berharap pengalihan pengelolaan tersebut dapat meningkatkan kualitas transportasi menuju Kepulauan Seribu.