Foto: indoposnews.com
Instran.id – Perencana Ahli Madya Direktorat Transportasi Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappenas) Dail Umamil Asri menyarankan agar angkutan perintis darat, yang dioperatori DAMRI, bisa terintegrasi dengan angkutan perintis lainnya. Seperti angkutan Perintis Laut, Penyeberangan dan Udara.
Hal itu jelas Dail untuk mengoptimalkan peran Angkutan Jalan Perintis.
“Saya belum lihat ada kolaborasi angkutan keperintisan di Kemenhub. Untuk angkutan jalan perintis darat, perintis laut dan perintis penyeberangan, udara. Ini untuk pemerataan, ada daerah yang dapat banyak perintis, yang lain tidak,” ujar Dail saat diskusi Optimalisasi Pengembangan Angkutan Perintis sebagai peluang Peningkatan konektivitas Daerah dan Pembangunan yang digelar Institut Studi Transportasi (Instran), secara offline dan online di Jakarta, Rabu (2/11/2022).
“Kita kedepan mendorong bagaimana DAMRI berperan dalam angkutan. Juga bagaimana ada kepastian bisnis. Tadi katanya tidak ada lagi pengadaan bus diserahkan ke badan usaha,” imbuhnya.
Seperti diketahui DAMRI melayani angkutan perintis untuk wilayah perbatasan, terisolir, dan belum berkembang.
Perusahaan BUMN tersebut juga melayani angkutan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada tahun 2021 untuk mendukung industri pariwisata nasional serta melayani Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN).
“KSPN saya kira lebih komersial ketimbang daerah 3 T. Layanan yang tidak Komersial tidak hanya subsidi dari Kemenhub bisa juga kolaborasi, pemda ikut mensupport,” saran Dail.
Instran mencatat, Pemerintah memberikan subsidi bagi penyelenggaraan angkutan perintis berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis.
Namun, lelang angkutan perintis tidak menarik minat operator angkutan darat lain. Karena subsidi hanya 70 persen sementara faktor muat (load factor) di wilayah operasional angkutan perintis tidak sampai 30 persen.
Jangkauan layanan trayek DAMRI untuk angkutan perintis di 32 provinsi penuh dengan tantangan mulai dari sepinya penumpang, jalan rusak, hingga sulitnya BBM.
Sementara itu pemberian subsidi untuk angkutan perintis saat ini dari pemerintah semakin turun, padahal cakupan yang harus dilayani terus bertambah dengan adanya pembangunan jalan baru seperti Trans Kalimantan dan Trans Papua.
Subsidi bagi angkutan perintis semestinya menjadi bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah terpencil di Indonesia.
Dukungan subsidi kepada angkutan perintis tersebut juga merupakan bentuk keadilan karena subsidi angkutan perkotaan juga tinggi.
Oleh karena itu, bagaimana mendorong supaya pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dan konkret untuk mendukung atau mengembangkan angkutan perintis perlu dilakukan.
Minimnya minat operator untuk ikut lelang angkutan perintis darat, berbanding terbalik dengan angkutan Perintis lainnya (non darat) yang dilakukan Kemenhub. Jumlah anggaran angkutan perintis darat juga kecil dibanding anggaran Perintis non darat.
Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suharto mengatakan keperintisan angkutan penumpang, sampai saat ini kami sudah melayani 156 trayek,
Angkutan keperintisan, Bersama DAMRI. Ada 336 trayek, 570 armada dengan anggaran 2022 Rp 125 miliar.
“Adapun keperintisan angkutan darat untuk angkutan barang akan kami tingkatkan anggarannya. 2020-2022 anggaran terus meningkat,” jelasnya.
Adapun subsidi untuk kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), menurut Suharto, itu harus didukung transportasinya.
“Ada 10 KSPN. Seperti Borobudur, Toba, Tanjung kelayang, Mandalika, Bukit Tinggi dan sebagainya. Angkutan KSPN 32 trayek, 72 armada, anggaran Rp 25 miliar,” jelasnya.
Walaupun minim peminat lelang, namun angkutan Perintis Darat banyak dibutuhkan. Terbukti masih banyaknya permintaan dari Pemda agar Kemenhub menyediakan angkutan perintis tersebut.
“Terkait permohonannya keperintisan, kami menyadari, namun kami juga menyadari keterbatasan kami. Jadi tidak mungkin semua kita layani. Kebutuhan lebih besar dari anggaran,” ujar Suharto.
“Subsidi (biaya operasional) ini untuk stimulan meningkatkan perekonomian. Perintis tidak selamanya.Kita evaluasi kalau sudah dekat BEP, dilepas untuk melayani Komersial,” pungkasnya.
Sementara itu, ‘mendengar pedihnya nasib angkutan perintis tersebut’, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengusulkan BUMN CSR-nya bisa buat bus perintis.
“Kalau mengandalkan Kemenhub lama-lama juga nggak bisa,” sarannya.
Gayung bersambut, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mendukung usulan tersebut.
“CSR-nya BUMN sekarang itu masih banyak yang untuk kredit ke UMKM, itu harusnya diberikan saja, tidak usah kredit. BUMN itu CSR-nya terutama yang beroperasi di daerah terluar, CSR-nya untuk bus perintis,” tegas Agus.
“Perusahaan tambang dan perkebunan yang merusak jalan-jalan, CSR-nya bisa juga untuk bus perintis. Operatornya siapa silahkan,” pungkasnya. (dri)