Foto: Rakyat.news
Instran.id – Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan, Irjen Pol Hendro Sugiatno meminta Pemeritah Daerah (Pemda) menerapkan Creative Financing. Hal itu bertujuan agar, tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ada skema dengan Badan Usaha, skema pemanfaatan, skema dengan BUMN, dan skema lain.Ini perlu di dorong dan tumbuhkan,” kutip, Hendro Sugiatno dalam forum diskusi publik sektor trasportasi yang di gelar pada Selasa (11/7/2023).
Untuk itu, ia mengharapkan semua Pemerintah Daerah (Pemda) sudah mulai memberikan ruang kepada pihak swasta dalam pembangunan trasportasi di daerah-daerah sesuai rute yang telah mereka (Swasta) buat.
“Soal pembagian hasil, silahkan swasta dengan pemerintah daerah.Tapi di dorong untuk itu, ada kemampuan dan keberanian, harus mencari konsep yang sama mencari peluang pendanaannya,” ucapnya.
Sebagai contoh, kata dia, Creative Financing yang sedang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) ada enam dearah yang sudah berjalan kontrak di Medan dan Bandung.
“Medan dan Bandung, kita kerja sama dengan Word Bank, ada dari Inggris, Jerman bagaimana kita membangun PLT di Medan dan Bandung.Ini salah satu upaya salah satu financing yang kita kerjakan, bukan mengandalkan APBN,” imbuhnya.
Pasalnya, Hendro Sugiatno mengaku kerap di kunjungi oleh hampir semua Pemerintahan Daerah (Pemda) yang meminta anggaran dari pusat untuk pembangunan trasportasi di daerahnya.Namun, ia merasa heran Pemerintah Daerah (Pemda) yang datang ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) tidak mempunyai konsep roadmaap (Peta Jalan).
“Ketika saya tanya, mana road maap mu akan membangun trasportasi 5, 10, 20 tahun ke depan.Semua angkat tangan, tidak ada satupun yang bisa menunjukan roadmaap trasportasi daerah, jadi senengnya hanya minta (Anggaran), ” kutip, Hendro Sugiatno.
ia menyatakan pada tahun 2004 Kementrian Perhubungan (Kemenhub) telah mengirimkan bus-bus untuk membantu Pemerintahan Daerah agar trasportasi dimaksud dapat berkembang.” Sampai saat ini tidak ada satu pun bis tumbuh dengan baik.Ini masalah,” pungkasnya.
Hendro Sugiatno menganggap kebutuhan mengenai anggaran trasportasi bukan hanya di Pemeritahan daerah saja.”Di pusat juga, dalam Renstra (Rencana Strategis) itu kita butuh Rp.7.11 Triliyun, tapi negara memberikan Rp.340, 16 Triliyun dalam 5 tahun,” terangnya.
Dengan demikian, kata Hendro Sugiatno, sebagai solusi untuk mencukupi anggaran itu pihak Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalukan creative financing.
“Dan ini harus peran Kepala Daerah, bukan datang minta.Ketika ditanya lagi, gak bisa jawab gitu lho.Dan itu kaya sudah seakan menjadi budaya,” tutupnya.