Instran.id – Pemerintah dinilai tidak serius dalam mengembangkan pelayanan angkutan perintias yakni DAMRI. Persoalan klasik Perum DAMRI tidak kunjung usai dari tahun ke tahun.
“Persoalan DAMRI ini sudah menahun yang tak kunjung usai. Problemnya sudah diketahui, cara penyelesaiannya juga sudah tahu, tetapi tak bisa diselesaikan. Kalau saya sih biarkan saja, lalu memang seperti ini cara mengelola negara,” cetus Mukhamad Misbakhun Anggota Komisi IX DPR RI, saat diskusi bertajuk “DAMRI Melayani Tiada Henti” di Jakarta, Kamis (30/11).
Misbakhun mengatakan, mengenai jalan merupakan tugas pemerintah yakni Kementerian PUPR, sedangkan soal PSO merupakan kebijakan Kemenhub serta pengelolaanya menjadi tugas Kementerian BUMN. “Soal PMN, kenapa ASDP lebih diintervensi, kenapa perlakuannya berbeda dari Kemenhub. Mengapa tak dilakukan ke DAMRI?”
Direktur Utama, Perum DAMRI, Setia N. Milatia Moemin mengatakan, dari sekitar 600 rute trayek tercatat sekitar 330 merupakan trayek perintis. Sedangkan trayek perintis ini memberikan revenue sekitar 14 persen sedangkan 86 persen diperoleh dari trayek komersial. “Untuk itu, dulu sempat cros subsidi, tetapi sekarang sulit terbentur aturan.”
Menurut Milatia Moemin, trayek perintis merupakan jantung nadi transportasi daerah terisoler seperti pedalaman Papua. Dari sekitar 330 trayek perintis tersebut sekitar 100 trayek berada di wilayah Papua.”Trayek perintis merupakan tugas utama DAMRI sebagai stabilisator dan dinamisator penggerak perrtumbuhan ekonomi wilayah.”
Ia mengatakan, trayek DAMRI di daerah terisoler ini tidak boleh berhenti beroperasi, karena sangat menentukan perpindahan masyarakat untuk berbagai keperluan seperti sekolah, berdagang ke pasar kota maupun keperluan transportasi masyarakat penting lainya.
“Sehari saja, kami tidak beroperasi, tidak ada guru yang mengajar dan sekolah libur. Jadi masyarakat Papua sendiri sudah menganggap DAMRI bagian dari kehidupan sehari-hari.”
Sementara, Pemerhati Transportasi, Darmaningtyas mengatakan, kondisi DAMRI yang jauh dari ideal pelayanan di wilayah terisoler ini sangat ironi apabila dibandingkan dengan transportasi seperti KRL atau LRT Jabodebek.
“Pemerintah memberi subsidi untuk transportasi perkotaan ini, yang notabene, masyarakatnya sudah tergolong mampu bayar tarif. Mengapa DAMRI ini tidak mendapatkan subsidi lebih baik?”
Sumber: https://bisnistoday.co.id/pemerintah-tak-serius-urus-damri/