Instran.id – Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan menggandeng Asosiasi Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI) dalam mengatasi permasalahan multimoda transportasi di dalam negeri.
Direktur Jenderal Intram Kemenhub Risal Wasal mengatakan kerja sama dengan Asosiasi PPMTI membuka ruang diskusi untuk membahas dan menginventarisasi permasalahan badan usaha angkutan multimoda (BUAM), sekaligus menyusun langkah konkret penanganan.
“Kami akan memprioritaskan apa saja yang perlu diintegrasikan terlebih dahulu. Apakah sistem pembayaran, tarif, kelembagaan atau hal lain yang memang dianggap lebih penting,” kata Risal saat menerima audiensi PPMTI dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dari hasil diskusi itu, Risal menyatakan akan dilakukan pemetaan masalah yang sifatnya krusial dan perlu ditangani dengan cepat.
“Oleh karena itu, kami perlu tahu kendala utama dan tantangan dari seluruh perusahaan angkutan multimoda,” jelasnya.
Ia pun menegaskan kehadiran Ditjen Intram bertujuan mendorong kemajuan asosiasi melalui kolaborasi yang menciptakan iklim usaha kondusif demi memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Risal juga mengaku pihaknya akan membenahi penyelenggaraan penanganan transportasi multimoda melalui perubahan regulasi seperti PP 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda,.
“Kami juga akan mereviu dan menyinkronisasikan ruang lingkup jasa pengurusan transportasi (JPT) sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan,” jelasnya.
Selain itu, mengharmonisasikan Standard Trading Conditions (STC) atau Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan yang merujuk pada ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAM), sebuah perjanjian di tingkat ASEAN yang mengatur transportasi multimoda antar negara anggota.
Ketua PPMTI Siti Ariyanti menegaskan BUAM dan JPT harus beriringan dan sejalan untuk bersama-sama menciptakan perekonomian yang lebih baik termasuk dalam menekan biaya logistik, menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami akan membantu pemerintah untuk bersinergi menurunkan biaya logistik nasional,” kata Siti.