Instran.id – Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berjalan. Namun, sejumlah pihak menilai kebijakan ini berpotensi menambah beban biaya transportasi, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang kerap berurusan dengan pusat pemerintahan.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan, bila tidak dikaji secara matang, pemindahan pusat negara ke IKN dikhawatirkan bisa menambah beban transportasi bagi banyak kalangan.
Pemindahan aktivitas secara besar-besaran diharapkan bisa dikaji lebih mendalam. Ia bilang, pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta ke IKN tidak perlu tergesa-gesa.
Saat ini, seluruh aktivitas pemerintahan, baik rapat koordinasi, pertemuan lintas kementerian, hingga layanan publik pusat, terpusat di Jakarta.
“Bila menggunakan transportasi udara tarif di angkutan udara Rp 1,5 juta (tiket pesawat sekali jalan), maka masyarakat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk kepentingan transportasi menuju ke IKN,” jelas Bambang dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
Ia mencontohkan, untuk saat ini, masyarakat yang hendak menuju ke Jakarta bisa menggunakan berbagai macam kemudahan akses transportasi, baik darat, udara, hingga kereta api.
Sementara untuk menuju ke IKN, praktis harus terbang ke Balikpapan lalu melanjutkan perjalanan darat. Hal ini akan memakan biaya tak sedikit.
Bagi pelaku usaha, pemindahan ini juga dapat berdampak pada biaya operasional. Proses perizinan, tender, atau konsultasi dengan kementerian dan lembaga pusat akan membutuhkan anggaran transportasi dan akomodasi yang lebih tinggi dibandingkan saat ibu kota berada di Jakarta.
Meski pemerintah berencana mengembangkan infrastruktur transportasi menuju IKN, saat ini jalur udara masih menjadi pilihan utama, itu pun masih bergantung dengan Balikpapan.
Dari Jakarta, masyarakat harus menempuh penerbangan sekitar dua jam ke Balikpapan, lalu melanjutkan perjalanan darat sejauh 120 kilometer ke kawasan inti IKN.
Kondisi ini dinilai belum efisien bagi mereka yang membutuhkan mobilitas cepat. Untuk urusan mendadak atau darurat, jarak dan waktu tempuh yang panjang bisa menjadi kendala.
Selain itu, infrastruktur di IKN maupun Balikpapan saat ini juga dinilai belum mendukung. Ia mendesak, pemerintah menyiapkan infrastruktur yang benar-benar siap, misalnya saja bandara hingga akses ke IKN.
“Kapasitas bandara Sultan Aji Balikpapan sangat terbatas di mana bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat, apalagi transportasi laut sangat terbatas dan membutuhkan waktu berhari hari dalam sekali pelayaran,” ujar Bambang.
“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan NTT yang akan menuju ke IKN mau ditampung dimana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam,” tambahnya.
Bambang mendesak, pemerintah melakukan kajian secara matang dan menyeluruh. Karena pemindahan pusat pemerintahan ke IKN tak hanya soal pemindahan ASN, namun juga menyangkut banyak pihak yang selama ini harus berurusan ke Jakarta.
“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini, agar rakyat tidak dikorbankan,” ucap Bambang.