Instran.id – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memperkuat konektivitas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) melalui angkutan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) senilai Rp2,78 triliun pada 2026.
“Penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini menjadi fondasi penting bagi Pelni untuk terus menghadirkan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di daerah 3TP,” kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Pada tahun 2026, Pelni mendapat penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 8 trayek tol laut dan 1 trayek khusus kapal ternak.
Sebelumnya Pelni telah melakukan Penandatanganan Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis serta Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran (TA) 2026 bersama Kementerian Perhubungan.
Penandatanganan PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA 2026 dilakukan oleh Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Budi Mantoro yang disaksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan.
Sementara itu, penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal (PPK) perintis mekanisme penugasan TA 2026 ditandatangani PPK Perintis Pangkalan Teluk Bayur dan Kepala Cabang Pelni Jakarta Dicky Dermawandi dan diikuti serentak secara daring oleh 15 Kantor Cabang Pelni yang ditunjuk sebagai homebase kapal perintis.
Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani beberapa perjanjian penting lainnya, yaitu pengoperasian kapal milik negara (kapal rede) untuk angkutan perairan pelabuhan, subsidi operasi kapal khusus ternak dan layanan angkutan barang di laut dengan tarif terjangkau yang ditugaskan kepada Pelni.
Ketiga perjanjian tersebut ditandatangani Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto bersama PPK Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat.
Melalui penandatanganan terpadu itu, Pelni menegaskan komitmennya dalam mendukung konektivitas nasional, pemerataan pembangunan, serta penyediaan layanan transportasi laut yang terjangkau, aman dan andal bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Pada tahun 2026 Pelni menerima PSO dari pemerintah sebesar Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang, penugasan subsidi tol laut sebesar Rp135 miliar, penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan penugasan subsidi kapal ternak sebesar Rp13 miliar,” ujar Nuraini.
Menurut Nuraini, penandatanganan terpadu itu menjadi langkah strategis bagi kelanjutan pelayanan transportasi laut yang inklusif dan merata di Indonesia. Pelni berkomitmen penuh untuk mengoperasikan trayek-trayek itu dengan standar keselamatan dan pelayanan yang baik.
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto menambahkan penandatanganan subsidi pengoperasian kapal khusus ternak dan barang merupakan langkah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3TP,” kata Kokok,
“Sementara kapal ternak mendukung distribusi hewan ternak secara aman dan efisien antarpulau sehingga harga daging tetap stabil,” tambah Kokok.