Instran.id – Jumlah angkutan pedesaan di Kabupaten Malang kini tinggal 93 unit, jauh menurun dibandingkan 414 unit pada 2017. Penurunan ini dipengaruhi pergeseran moda transportasi dari konvensional ke layanan online yang lebih fleksibel.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Tri Hemantoro, menjelaskan bahwa dari 414 unit angkutan pedesaan yang tercatat sejak 2017, hanya 93 unit yang memperpanjang kartu pengawasan terakhir pada 2023.
“Kalau angkutan pedesaan itu kami data mulai 2017 sampai sekarang ada 414 unit. Cuma yang memperpanjang kartu pengawasan terakhir di 2023 itu tinggal 93 unit (yang beroperasi.red),” kata Tri Hemantoro.
Ia menyebutkan alasan penurunan jumlah angkutan pedesaan ini karena ada beberapa faktor. Di antaranya, kondisi angkutan yang sudah tua, kemudian dari segi pelayanannya, serta rute yang dilalui angkutan ini sifatnya tidak dinamis.
Di sisi lain, moda transportasi ini mulai tergeser dengan keberadaan tranportasi online seperti ojek online, mobil online yang menawarkan kemudahan dan lebih fleksibel.
“Saat ini ada kendaraan yang tidak dalam trayek, bahkan penjemputan dan pengantaran bisa sampai depan rumah atau ke titik lokasi yang dituju. Belok ke mana aja boleh, makanya secara pasaran jadi kalah bersaing,” sambungnya.
Dirinya menjelaskan, dari 93 angkutan yang beroperasi sebagian besar ada di Kecamatan Kepanjen, Gunung Kawi, Singosari, Lawang, Karangploso, Tumpang, dan Gondanglegi. Padahal jumlah kecamatan di Kabupaten Malang seluruhnya ada 33 wilayah.
Berkurangnya jumlah transportasi ini pun berdampak pada terminal dan halte. Tri menyebutkan, apda 2024 lalu retribusi untuk angkutan umum masuk terminal telah dibebaskan.
“Ke halte juga sudah pasti berdampak, kalau angkutannya sedikit berarti kan yang menggunakan juga sedikit. Tapi sebagai fasilitas umum tetap kami lakukan pemeliharaan,” sambungnya.
Selain itu, Dinas Perhubungan juga tidak akan membiarkan angkutan pedesaan menjadi tinggal kenangan saja. Pihaknya berupaya untuk membantu perbaikan angkutan pedesaan agar lebih eksis.
Di antaranya, Dinas Perhubungan memebrikan kelengkapan kendaraan angkutan pedesaan. Misalnya memasang papan jurusan ke angkutan untuk mempermudah orang melihatnya.
“Terus memberikan kelengkapan identitas pengemudi berupa rompi, selain itu memberikan sosialisasi kepada pengemudi,” tuturnya.
Bahkan ada wacana jika angkutan pedesaan akan dialihkan sebagai angkutan sekolah. Namun inovasi akan dikaji terlebih dahulu sebagai bentuk terobosan agar angkutan pedesaan tetap ada.
“Kalau memang nanti pemerintah mendukung untuk optimalisasi angkutan pedesaan, akan kita kaji dan bisa diterapkan,” tukasnya