Instran.id – Rekayasa antrian kendaraan penyeberang ke Sumatera khusus kendaraan roda-dua selama mudik lebaran tiap tahun dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan BBJ Bojonegara. Kapal-kapal ferry juga melayani sampai ke BBJ Bojanegara dan Ciwandan untuk menyeberangkan pemudik ke Pelabuhan Panjang dan Wika Lampung diluar Pelabuhan Bakahueni.
Tarif normal sebenarnya dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni, apabila pengusaha Feery harus melayani lebih jauh hingga Pelabuhan Ciwandan sampai ke Pelabuhan Wika, tidak diizinkan menaikan tarif dan berjalan tanpa subsidi Pemerintah. Kondisi ini yang dikeluhkan pada pengelola ferry karena di kala mudik lebaran seharusnya memperoleh untung besar namun malah sebaliknya karena biaya operasi kapal ferry lebih besar bila dari Ciwandan dibandingkan dari Merak.
Saat ini pula Pemerintah di kegiatan mudik lebaran 2026 serentak memberikan diskon tarif mudik lebaran hingga 30% di semua moda, Kereta Api, penerbangan bus, kapal / penyeberangan hingga diskon tarif tol. Diskon mudik itupun disubsidi oleh operator penyeberangan sendiri jadi diskon tersebut bukan biaya subdisi yang diberikan oleh Pemerintah.
“Sangat berat memang melayani subsidi transportasi umum bila tanpa subsidi dari Pemerintah karena mencari celah keuntungan di kala peak season saja yang bukan di sesi mudik.”
Belum lagi, apabila mudik lebaran sangat banyak frekuensi penyeberangan hanya dari sisi menuju Bakahuni (Sumatera) memunculkan pola operasi TBB (Tiba Bongkar Berangkat) dimana kapal tiba di pelabuhan tujuan, melakukan bongkar kendaraan, namun kembali ke Pelabuhan Merak tanpa memuat kendaraan atau muatan, atau kembali ke pelabuhan semula kosong tanpa muatan, akibatnya kapal penyeberangan rugi operasional.
Dalam kondisi tersebut kapal penyeberangan (ferry) tetap beroperasi dengan biaya penuh namun tanpa keuntungan berimbang, sehingga operator penyeberangan pada praktiknya turut menanggung beban ekonomi yang cukup besar dalam menjaga kelancaran Angkutan Lebaran.
Indonesia termasuk negara kepulauan besar, namun tampaknya industri penyeberangan belum memperoleh fleksibilitas kebijakan ekonomi yang sama dengan moda transportasi lainnya. Dibandingkan infrastruktur jalan tol yang selalu mendapatkan karpet merah kebijakan Pemerintah, penyeberangan terasa dianaktirikan. Pelayanan dan keselamatan penyeberangan dituntut menjadi target utama namun keberpihakan Pemerintah masih dinantikan agar mudik selalu optimal.
Pada sektor penerbangan, kereta api, maupun angkutan darat, pemerintah memberikan ruang penerapan tarif dinamis hingga batas atas pada periode puncak perjalanan. Mekanisme tersebut tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha operator, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengatur distribusi permintaan. Penerapan tarif dinamis hingga batas atas pada periode tertentu dapat membantu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata, sehingga penumpukan pada waktu dan pelabuhan tertentu dapat dikurangi.
Beri Subsidi Tarif
Tentunya, semua tetap berharap penyeberangan dengan kapal ferry baru atau yang lebih terawat. Artinya diperlukan kesehatan keuangan operator kapal ferry yang ideal bila ingin membeli kapal ferry yang baru atau laik berlayar. Jika tarif penyeberangan sulit dinaikan dan Pemerintah kurang mendukung sektor penyeberangan maka perlunya subsidi untuk operasi penyeberangan. Apabila Pemerintah enggan memberikan subdisi tarif atau subsidi dengan skema PSO di struktur pentarifan, maka dapat pemberian subsidi lain berupa insentif pajak (diskon Ppn).
Kemudahan lain yang secara ekonomis dapat membantu renewal sarana-sarana (ferry) penyeberangan laut ada alternatif beberapa skema dapat digunakan, yakni cost plus subsidy Pemerintah menutup seluruh biaya ditambah margin operator. Yang kedua adalah availability payment yang operator dibayar berdasarkan ketersediaan kapal dan jadwal. Alternatif lain yakni minimum revenue guarantee yang Pemerintah dapat menjamin pendapatan minimum operator (bila merugi diganti Pemerintah).
Subsidi sarana ferry per lintasan biasanya sangat besar karena pendapatan tarif pada lintasan perintis hanya menutup sebagian kecil biaya operasi, sehingga pemerintah perlu memberikan subsidi agar konektivitas antar pulau tetap terjaga.