Instran.id – Transformasi transportasi publik berbasis listrik menjadi langkah strategis untuk menghadapi krisis energi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai langkah ini juga dapat mendorong kemandirian energi nasional.
“Perlu langkah krusial yang diambil pemerintah Indonesia, salah satunya percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik,” kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menegaskan transformasi tersebut harus dilakukan secara strategis dan berkelanjutan guna menekan ketergantungan terhadap BBM di sektor transportasi.
Menurutnya, dominasi konsumsi energi di sektor transportasi, khususnya kendaraan pribadi, menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui kebijakan yang mendorong peralihan ke transportasi publik secara masif.
Djoko menekankan percepatan migrasi menuju transportasi umum berbasis listrik merupakan langkah paling efektif untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi energi di berbagai kota besar di Indonesia.
Ia menilai penggantian armada transportasi publik dengan bus listrik secara bertahap dan masif perlu dilakukan untuk mempercepat elektrifikasi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang itu juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan agar konektivitas semakin baik dan masyarakat terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.
Selain itu, reformasi subsidi energi dinilai mendesak karena selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi setiap hari.
Djoko mendorong digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh angkutan umum serta sektor logistik nasional.
Ia juga mengusulkan relokasi sebagian anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), jalur sepeda, serta fasilitas pejalan kaki yang aman.
Dalam mendukung elektrifikasi, lanjut Djoko, diperlukan insentif lebih besar bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor yang memiliki populasi dan konsumsi energi tinggi.
Namun, penerapan insentif tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memprioritaskan daerah tertentu seperti kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang membutuhkan solusi transportasi efisien.
Djoko juga menyoroti pentingnya pengembangan mikromobilitas seperti sepeda listrik dan skuter dengan dukungan jalur khusus guna mendukung perjalanan jarak pendek yang ramah lingkungan.
Selanjutnya, optimalisasi logistik berbasis jalur rel menjadi strategi penting karena angkutan barang menggunakan kereta api dinilai jauh lebih efisien dibandingkan transportasi jalan berbasis truk.
Ia mendorong percepatan pembangunan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Pulau Jawa dan Sumatera agar distribusi logistik dapat beralih ke moda yang lebih hemat energi.
Selain itu, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 perlu terus dilanjutkan secara seimbang guna mendukung ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional ke depan.
“Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi,” kata Djoko.