Instran.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan peran strategis kereta api dalam menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan efisiensi logistik nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu, Menko AHY menyebutkan kontribusi emisi kereta api di Indonesia tercatat kurang dari satu persen atau sekitar 0,6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan moda transportasi darat lainnya.
Sebaliknya, sektor transportasi darat secara keseluruhan menyumbang sekitar 89 persen terhadap total emisi, yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah kendaraan serta ketergantungan masyarakat pada transportasi jalan.
“Nah, emisi, tadi saya sudah sampaikan di depan ternyata kereta api ini menyumbang di Indonesia ini emisi gas rumah kaca yang terendah itu less than 1 persen, 0,6 persen,” kata AHY.
AHY menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan menyeluruh dalam kebijakan transportasi, tanpa mengabaikan moda lain, namun tetap memaksimalkan potensi kereta api sebagai solusi pengurangan emisi nasional.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan besar dalam alokasi anggaran antara pembangunan jalan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian yang selama ini dinilai belum proporsional dalam mendukung sistem transportasi nasional.
Data yang dihimpun dari kementerian terkait menunjukkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan preservasi jalan jauh lebih besar dibandingkan pembangunan rel kereta api dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2023 misalnya, alokasi anggaran untuk jalan mencapai sekitar Rp86,9 triliun, sedangkan untuk pembangunan prasarana kereta api hanya sekitar Rp6,5 triliun sehingga memperlihatkan kesenjangan signifikan.
AHY menilai ketimpangan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar pembangunan transportasi dapat lebih berimbang dan mendukung efisiensi logistik sekaligus pengurangan emisi karbon secara nasional.
Selain itu, ia juga mendorong eksplorasi pengembangan jaringan kereta api, termasuk penambahan jalur di Sumatera yang saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal berdasarkan jumlah penduduk maupun luas wilayah.
Saat ini panjang jalur eksisting di Sumatera mencapai sekitar 1.871 kilometer, sementara kebutuhan tambahan berdasarkan populasi mencapai 7.837 kilometer dan bahkan lebih tinggi jika mempertimbangkan luas wilayah.
Ia menambahkan bahwa terdapat sejumlah proyek yang dapat dijadikan capaian awal atau quick win, termasuk pengembangan trase Banda Aceh hingga Besitang yang dinilai memiliki potensi strategis.
Pengembangan wilayah tersebut dinilai relevan karena berada di kawasan yang sedang menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga dapat diintegrasikan dengan penataan ruang yang lebih berkelanjutan.
Pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan yang saat ini masih 0 KM, serta pengembangan moda transportasi tersebut di wilayah Sulawesi yang saat ini baru mencapai 109 KM yang diproyeksikan membutuhkan 3.284 KM.