Instran.id – Gubernur Bali Wayan Koster meminta masukan pelaku usaha transportasi guna mempercepat elektrifikasi kendaraan umum, khususnya usaha taksi.
“Berkaitan dengan upaya kita menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata, salah satunya harus melalui pengelolaan transportasi yang baik, saya ingin mendengar apa saja keluhannya agar kita bisa antisipasi bersama-sama,” kata Koster di Denpasar, Kamis.
Ia menjelaskan rapat koordinasi ini dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi pelaku usaha, sektor transportasi memiliki peran penting dalam menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, sehingga dari sini sistem transportasi dapat dikelola dengan baik, tertib, moderen, serta ramah lingkungan.
Pemprov Bali memiliki Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Regulasi ini menjadi dasar mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan agar kendaraan menggunakan energi bersih.
“Yang perlu saya tekankan, lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita, karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali,” ujar Gubernur Bali.
Melalui pergub tadi, Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi yang telah merespons percepatan kendaraan listrik.
Pemprov Bali juga sudah menerbitkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas dan angkutan taksi.
Dari catatannya hingga 31 Maret 2026, jumlah kendaraan listrik di Bali tercatat mencapai 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik, dengan sebaran terbesar berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Pemprov Bali melalui dinas perhubungan juga sudah menyiapkan peta jalan elektrifikasi taksi di Bali.
Pada skema optimistis 2026–2028 ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik, sedangkan pada skema moderat 2026–2030 ditargetkan total penambahan yang sama dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar Rp1,262 triliun.
Gubernur Koster menyampaikan keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali.
Dalam rakor tersebut, Ketua DPD Organda Bali I Nyoman Arthaya kemudian menyampaikan mendukung program peremajaan kendaraan umum menjadi kendaraan listrik di Bali.
Namun ia meminta Pemprov Bali memberikan dukungan berupa asistensi maupun bantuan pengadaan kendaraan untuk mendukung program elektrifikasi dan peremajaan armada transportasi.
Selain itu, Organda Bali juga meminta adanya penertiban terhadap angkutan ilegal yang beroperasi tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi kaidah angkutan umum.
Sekaligus mengusulkan penataan jalur masuk angkutan barang menuju Kota Denpasar dan wilayah Badung Selatan agar lebih terstruktur guna mengurangi kepadatan lalu lintas.
Masukan lainnya masuk dari Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali I Kadek Ari Sucipta, dimana ia terlebih dahulu menyampaikan bahwa anggota koperasi telah mulai melakukan berbagai langkah menuju elektrifikasi kendaraan, termasuk dukungan operasional di kawasan bandara sejak pelaksanaan G20.
Meski demikian, proses penerapan kendaraan listrik masih dilakukan secara bertahap karena masih adanya proses modernisasi dan pembangunan fasilitas pendukung di area bandara.
Kadek Ari menargetkan sekitar 25 persen armada taksi dapat beralih menjadi kendaraan listrik pada tahun 2026 ini.
Seperti Organda Bali, koperasi juga berharap adanya dukungan pembiayaan bagi para pengemudi, mengingat koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbentuk PT.
“Saat ini pihak koperasi juga terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengemudi dalam pengadaan kendaraan listrik,” kata dia.