JAKARTA – Pembangunan sistem transportasi di Jakarta dinilai masih belum sepenuhnya menjangkau kawasan permukiman warga. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat belum mendapatkan akses yang mudah terhadap layanan transportasi umum seperti MRT, LRT, KRL, maupun TransJakarta.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong untuk memperkuat sistem transportasi publik dengan menambah layanan pengumpan (feeder) di kawasan permukiman. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses moda transportasi massal.
“Saya berharap Gubernur DKI Jakarta mau menambah pengumpan (feeder) ke stasiun-stasiun MRT, LRT maupun KRL,” kata Pengamat Transportasi Deddy Herlambang, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Senin (25/5).
Deddy menilai pembangunan sistem transportasi di Jakarta saat ini belum sepenuhnya menjangkau kawasan permukiman warga. Hal tersebut membuat akses masyarakat terhadap transportasi publik masih terbatas, terutama di wilayah penyangga dan kawasan hunian baru yang berkembang pesat.
Ia juga menyoroti pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang dinilai belum diarahkan secara optimal ke kawasan permukiman. Menurutnya, keberadaan LRT seharusnya menjadi solusi utama untuk memperluas jangkauan transportasi publik, bukan hanya menghubungkan pusat-pusat transit yang sudah memiliki moda lain.
Lebih lanjut, Deddy mengkritik rencana pembangunan LRT rute Velodrome–Manggarai hingga Dukuh Atas. Ia menilai rute tersebut kurang efektif karena kawasan Dukuh Atas sudah memiliki akses KRL dan moda transportasi lainnya sehingga tidak menambah jangkauan layanan secara signifikan.
“Ini yang saya sayangkan, karena malah dipilih dari Manggarai ke Dukuh Atas, sudah ada moda KRL, jadi LRT bisa transit,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi seharusnya lebih diprioritaskan untuk menjangkau wilayah permukiman baru dan padat penduduk yang masih minim akses transportasi publik. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat luas, bukan hanya memperkuat koridor yang sudah tersedia.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan lahan di kawasan pusat kota seperti Dukuh Atas dapat menjadi tantangan tambahan dalam pengembangan infrastruktur baru. Oleh karena itu, perencanaan transportasi dinilai perlu lebih strategis dan berorientasi pada perluasan jangkauan layanan.
Penguatan Kelembagaan
Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai tantangan utama transportasi di kawasan Jabodetabek adalah belum adanya otoritas tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sistem transportasi secara terintegrasi lintas wilayah administrasi.
Menurut Yayat, meskipun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah menjalankan sejumlah program seperti layanan JR Connexion dan subsidi buy the service (BTS), kewenangannya masih terbatas dalam pengambilan keputusan strategis.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga masih memiliki peran dalam pengaturan subsidi transportasi massal, termasuk KRL Jabodetabek. Kondisi ini membuat koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem transportasi terpadu.