Instran.id – Di tengah besarnya kebutuhan subsidi transportasi publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai perlu membuktikan terlebih dahulu, bahwa upaya efisiensi internal sudah dilakukan secara maksimal, sebelum membebankan biaya tambahan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif.
Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), Budi Susandi, menilai langkah efisiensi seharusnya menjadi prioritas utama agar tarif transportasi umum tetap terjangkau bagi masyarakat.
Apalagi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau, sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Sebenarnya kan dulu 2024 kami di sana itu sudah mengusulkan ke Gubernur DKI yang terpilih, Mas Pramono, bahwa untuk menyiasati penyelesaian tarif itu, agar masyarakat tidak terbebani, dilakukan dulu efisiensi di internal, korporasi dari DKI Jakarta dalam hal ini BUMD di bidang transportasi,” kata Budi, kepada Kompas.com (10/6/2026).
Holding Transportasi Bisa Pangkas Biaya Operasional
Menurut Budi, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengintegrasikan perusahaan transportasi milik daerah ke dalam satu holding.
Saat ini, layanan transportasi rel dan bus di Jakarta dikelola oleh beberapa badan usaha yang berbeda, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Ia menilai pembentukan holding transportasi dapat menciptakan efisiensi dari sisi biaya operasional dan manajemen.
Penggabungan tersebut berpotensi mengurangi biaya overhead, termasuk pengeluaran untuk jajaran komisaris, direksi, hingga biaya administrasi yang selama ini berjalan secara terpisah di masing-masing perusahaan.
“Nah, sehingga itu ada efisiensi biaya-biaya overhead kantor, dari gaji komisaris, gaji direksi dan juga gaji lain-lain gitu,” ucap Budi.
Budi menambahkan, dana hasil efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat skema subsidi atau public service obligation (PSO), sehingga kebutuhan kenaikan tarif dapat ditekan.
Transparansi Jadi Kunci Sebelum Tarif Disesuaikan
Selain efisiensi, Instran juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah kepada publik. Jika kenaikan tarif memang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk melonjaknya harga BBM dan tekanan terhadap kondisi fiskal daerah, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kemudian kalau misalkan sekarang ada penyesuaian karena banyak faktor, salah satunya adalah faktor kenaikan harga BBM, itu juga harus disampaikan dulu ke publik,” ucap Budi.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh opsi penghematan sudah dijalankan sebelum pemerintah mengambil keputusan menaikkan tarif Transjakarta.
Budi menilai transparansi akan membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil Pemprov DKI.
Dengan demikian, masyarakat dapat memahami alasan di balik penyesuaian tarif apabila memang kondisi keuangan daerah sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan tingkat subsidi saat ini.
“Jadi itu dulu sebenarnya yang perlu disampaikan agar nanti publik itu ada trust. Bahwa memang pemerintah DKI dalam hal ini sudah melakukan upaya-upaya sistematis untuk melakukan efisiensi,” kata Budi.
Ia menegaskan, kenaikan tarif seharusnya menjadi pilihan terakhir. Jika berbagai langkah efisiensi sudah dilakukan secara maksimal tetapi beban subsidi masih terlalu besar, barulah penyesuaian tarif Transjakarta dapat dipertimbangkan.
“Sehingga hasilnya, misalkan kalau betul-betul memang sudah dilakukan itu masih juga tidak mampu untuk menahan beban subsidi barulah ada penyesuaian tarif Transjakarta,” ujar dia.