Truk angkutan barang berukuran sedang maupun besar berkontribusi sebesar 31% emisi transportasi jalan secara nasional.
Instran.id – Dekarbonisasi truk angkutan barang diyakini sebagai salah satu strategi penting untuk menurunkan emisi sektor transportasi di Indonesia.
Dalam studi terbaru, Institute Essential Services Reform (IESR) mengungkap meskipun hanya mewakili sekitar 4% dari stok kendaraan nasional, truk menghasilkan 31 persen emisi transportasi jalan atau sekitar 42,61 megaton setara karbon dioksida (MtCO2e). Angka ini setara dengan 28,8 persen jejak karbon seluruh sektor transportasi. Kontribusi terbesar berasal dari truk sedang sebesar 51 persen dan truk berat sebesar 13 persen dari total emisi angkutan barang.
Sektor transportasi merupakan penyumbang emisi sektor energi terbesar ketiga di Indonesia. Pada 2024, emisi sektor ini mencapai 168 MtCO2e atau sekitar 25 persen dari total emisi nasional, dengan pertumbuhan rata-rata 1,56 persen per tahun. Transportasi jalan mendominasi emisi sektor transportasi dengan porsi sekitar 88 persen atau 148 MtCO2e.
“Dekarbonisasi truk angkutan barang perlu menjadi prioritas dalam agenda transisi energi Indonesia karena dampaknya sangat besar. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total kendaraan nasional, truk memiliki kontribusi emisi yang sangat besar, sekaligus menjadi tulang punggung logistik nasional,” kata Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa, Kamis, 18 Juni 2026.
“Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pertumbuhan aktivitas logistik akan terus meningkatkan konsumsi energi fosil, emisi, dan beban subsidi BBM,” ujarnya.
Pemodelan IESR menunjukkan, skenario adopsi 100% truk tanpa emisi (ZET) pada 2060 dapat menurunkan kebutuhan energi akhir sebesar 78% dibandingkan skenario bisnis seperti biasa, serta memangkas emisi knalpot hingga 99%. Tingkat efisiensi truk listrik juga diperkirakan lebih tinggi sebesar 62–87% dibanding truk diesel, menggantikan konsumsi 207,5 juta barel setara minyak (MMBOE) bahan bakar cair dengan hanya 29,2 MMBOE listrik.
Plt. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Reza Hertantyo mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan langkah awal, yakni melalui peta jalan dekarbonisasi dan transisi energi sektor transportasi.
Menurutnya, kebijakan di sektor ini akan diarahkan melalui penerapan standar emisi Euro 4, pengembangan program biodiesel, percepatan elektrifikasi kendaraan komersial, serta implementasi kebijakan nol kelebihan beban muatan pada kendaraan.
“Peta jalan ini akan memuat baseline emisi, target dan potensi pengurangan emisi, proyeksi bauran energi, serta strategi dekarbonisasi transportasi yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih dan berdaya saing,” kata Reza.
Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR Ilham Rizqian Fahreza Surya mengatakan, ketergantungan terhadap BBM juga akan memperbesar risiko fiskal dan ketahanan energi Indonesia. Pada 2024, impor BBM Indonesia telah mencapai USD 25,9 miliar.
Studi IESR memperkirakan setiap truk listrik yang beroperasi dapat menghindari beban subsidi dan kompensasi sekitar Rp21 juta per tahun pada 2030, dan meningkat menjadi sekitar Rp50 juta per unit per tahun pada 2060. Jika diterapkan pada armada nasional sebanyak 7,6 juta truk tanpa emisi, potensi penghematan fiskal dapat mencapai Rp650 triliun per tahun pada 2060, dengan akumulasi penghematan sekitar Rp5.000 triliun sepanjang 2025–2060.
“Transisi menuju truk tanpa emisi tidak hanya relevan dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan fiskal. Elektrifikasi truk dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada diesel, menekan risiko fluktuasi harga minyak global, serta membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan,” kata Ilham.
Penulis studi merekomendasikan sejumlah kebijakan bagi pemerintah untuk mempercepat adopsi ZET. Di antaranya, reformasi instrumen pembiayaan, penerapan standar efisiensi bahan bakar, mendorong produsen yang telah beroperasi di Indonesia untuk membawa model ZET ke pasar domestik, serta pembangunan stasiun pengisian daya setiap 100 kilometer di sepanjang koridor jalan nasional utama.