Instran.id – Transisi ke kendaraan listrik dapat menghemat pengeluaran rumah tangga Indonesia. Hanya saja, harga kendaraan listrik yang relatif masih mahal dan sumber energi yang kotor dapat mengurangi potensi penghematan pengeluaran masyarakat dan penurunan emisi karbon yang dijanjikan kendaraan listrik.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2021, median konsumsi bahan bakar minyak (BBM) per bulan rumah tangga yang memiliki sepeda motor adalah Rp 164.000, sedangkan rumah tangga yang memiliki sepeda motor dan mobil Rp 574.000 per bulan.
Jika rumah tangga ini mengganti kendaraan BBM-nya menjadi kendaraan listrik, maka pengeluaran listrik mereka diperkirakan hanya meningkat Rp 34.817 dan Rp 166.342 per bulan. Artinya, ada penghematan sebesar Rp 129.183 per bulan untuk rumah tangga bersepeda motor, dan Rp 407.658 untuk rumah tangga yang memiliki sepeda motor dan mobil. Total penghematan yang didapatkan oleh 60,4 juta rumah tangga yang memiliki kendaraan BBM, bisa mencapai Rp 146,9 triliun.
Meski demikian, tingkat adopsi kendaraan listrik masih rendah akibat harganya yang masih lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Analisis Kompas terhadap 15 jenis sepeda motor dan 69 jenis mobil di bawah harga Rp 1 miliar, menunjukkan rata-rata harga jual kendaraan listrik relatif lebih mahal ketimbang kendaraan BBM.
Harga sepeda motor listrik lebih mahal sekitar 11 persen atau Rp 2,9 juta ketimbang sepeda motor BBM. Sementara itu, mobil listrik memiliki harga rata-rata Rp 617,5 juta. Ini lebih mahal 47 persen (Rp 198 juta) dari rata-rata harga mobil BBM di angka Rp 419,9 juta.
Dalam periode penggunaan selama lima tahun atau sekitar 100.000 kilometer, biaya operasional mobil listrik yang terdiri dari perawatan, energi, serta pajak, secara rata-rata membutuhkan biaya Rp 23 juta. Ini lebih rendah sekitar 76 persen ketimbang biaya operasional mobil BBM konvensional yang mencapai Rp 97 juta selama lima tahun.
Penggunaan mobil listrik dapat memberikan penghematan ongkos energi sekitar Rp 74 juta. Namun keunggulan itu akan terhapus dengan biaya investasi awal mobil listrik rata-rata yang masih Rp 198 juta lebih mahal. Sehingga, ini membuat biaya kepemilikan total atau total cost of ownership (TCO) mobil listrik selama 5 tahun masih 24 persen lebih mahal ketimbang mobil BBM.
Di sisi lain, sepeda motor listrik diyakini telah mencapai tingkat keekonomisan yang menyaingi sepeda motor BBM. Biaya kepemilikan sepeda motor listrik adalah sekitar Rp 32 juta. Ini sudah lebih rendah ketimbang TCO sepeda motor BBM yang dapat mencapai Rp 39 juta.
Operasional motor listrik lebih hemat karena hanya meliputi biaya listrik untuk mengisi baterai dan biaya perawatan motor yang lebih murah 30 persen dibanding motor konvensional.
Kepemilikan sepeda motor listrik, meski harganya juga lebih mahal, dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga secara signifikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan demikian, fokus percepatan program sepeda motor listrik bisa menjadi langkah penting dalam upaya transisi energi di sektor transportasi. Meski demikian, skema insentif dan kemudahan bagi calon pembeli sepeda motor listrik belum komprehensif.
Dari analisis Kompas, rata-rata biaya operasional sepeda motor listrik sebesar Rp 46.952 per bulan. Angka ini hanya seperempat dari biaya operasional sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) yang masih sebesar Rp 201.826. Operasional motor listrik lebih hemat karena hanya meliputi biaya listrik untuk mengisi baterai dan biaya perawatan motor yang lebih murah 30 persen dibanding motor konvensional.
Penghematan ini pun turut memengaruhi komposisi pengeluaran rumah tangga pemilik sepeda motor. Olahan data Susenas BPS Maret 2021, rata-rata biaya operasional motor BBM mencakup 12,4 persen dari total Rp 3,5 juta pengeluaran non makanan per bulan. Jika mereka beralih menjadi motor listrik, komposisi pengeluaran untuk motor turun drastis menjadi 2,9 persen dari total pengeluaran non makanan.
Dalam kondisi yang sama, penurunan pengeluaran sebesar ini tidak dirasakan di rumah tangga pemilik mobil. Biaya operasional mobil BBM setiap bulan rata-rata mencapai Rp 519.118 atau 11,7 persen dari total pengeluaran non makanan sebesar Rp 6,9 juta per bulan. Namun ketika beralih menjadi mobil listrik, biayanya turun menjadi Rp 171.049 atau 3,9 persen dari total pengeluaran non makanan.
Selain penghematan sepeda motor listrik yang lebih besar, potensi masyarakat yang akan merasakannya juga lebih luas. Tahun 2021 jumlah rumah tangga pemilik sepeda motor mencapai 51,6 juta keluarga. Sementara rumah tangga pemilik motor dan mobil sebanyak 8,2 juta keluarga, serta rumah tangga pemillik mobil saja hanya 0,57 juta keluarga.
Meski potensi penghematan bisa dirasakan banyak keluarga, rata-rata harga sepeda motor listrik cenderung lebih tinggi, sekitar 11 persen ketimbang motor BBM. Data ini didapatkan dari mentabulasi harga 15 tipe sepeda motor keluaran tahun 2022.
Harga rata-rata sepeda motor listrik mencapai Rp 28 juta, atau sekitar Rp 3 juta lebih mahal ketimbang sepeda motor BBM, dan masuk dalam rentang harga sepeda motor kelas menengah. Sepeda motor BBM dengan kapasitas mesin kurang dari 125 cc merupakan kategori terpopuler di Indonesia. Harga jualnya sekitar Rp 10 juta lebih rendah, yakni Rp 17,8 juta.
Hal ini berkontribusi pada masih rendahnya tingkat adopsi sepeda motor listrik di Indonesia. Awal 2022 pemerintah menargetkan keberadaan 13 juta unit sepeda motor listrik di Indonesia pada 2030. Artinya, rata-rata butuh 1,63 juta unit per tahun. Namun, hingga pertengahan 2022, angka ini baru mencapai sekitar 18.000 unit, atau baru 0,1 persen. Masih jauh dari target.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai, transisi ke sepeda motor listrik dapat memberikan potensi peningkatan pendapatan bagi warga. Ini karena biaya operasional harian yang lebih rendah.
Budi Karya berpendapat, apabila harga jual motor listrik menjadi lebih terjangkau sekaligus daya jangkau baterai yang lebih tinggi di harga yang lebih murah, maka potensi pasar yang tercipta untuk industri sepeda motor listrik di Indonesia menjadi sangat besar.
“Capex (capital expenditure/belanja modal) warga ketika pertama kali beli sepeda motor listrik jangan terlalu tinggi walaupun memang biaya operasionalnya akan lebih rendah. Jadi, pendapatan warga bisa naik, pada akhirnya,” kata Budi Karya saat membuka acara Indonesia Electric Motor Show, Rabu (28/9/2022) di Jakarta.
Meski demikian, halangan masih ada dalam bentuk harga jual sepeda motor listrik yang relatif lebih mahal ketimbang sepeda motor BBM. Oleh karena itu, ia berharap para pemangku kepentingan industri sepeda motor listrik bisa bekerja sama untuk menekan harga sehingga lebih murah.
Penghematan warga
Bagi warga Agats, Asmat, Papua, penghematan energi sepeda motor listrik nyata adanya. Jauh sebelum Perpres No. 55 tahun 2019 disahkan, sejak 2009, warga Agats sudah naik sepeda motor listrik.
Keterbatasan kondisi geografis dan infrastruktur jalan, serta harga bensin yang cukup tinggi di Papua, membuat sepeda motor listrik lebih populer dibandingkan motor bensin.
Biaya pemeliharaan motornya selama setahun menurut Simon (37), warga asli Agats, hanya Rp 500.000. “Itu rata-rata untuk membayar ban pecah,” katanya. Namun, itu belum termasuk retribusi Rp 150.000 per tahun yang diatur melalui perda.
Penghematan pengeluaran juga dirasakan oleh pengemudi GoRide Electric di Jakarta. Sejak 10 bulan yang lalu menggunakan sepeda motor listrik merk Gogoro, Ismail (42), bisa menghemat Rp 800.000 setiap bulannya.
Saat masih memakai motor bensin, pengeluaran per bulannya untuk membeli bensin Pertamax, ganti oli dan servis rutin, Rp 1,58 juta. Sekarang, tiap bulan Ismail hanya mengeluarkan uang Rp 880.000 untuk membayar sewa motor listriknya. Namun memang, biaya servis motor dan penggantian baterai masih ditanggung oleh pihak manajemen Gojek.
Konversi mesin
Guna mengejar target keberadaan 13 juta sepeda motor listrik di tahun 2030, Kementerian ESDM menyiapkan program konversi mesin BBM ke mesin listrik. Tenaga ahli Menteri ESDM, Sripeni Inten Cahyani menjelaskan, program konversi ini ditargetkan dapat mengubah 6 juta sepeda motor di tahun 2025.
Sripeni menyebut biaya konversi yang dilakukan Kementerian ESDM berkisar Rp 13 juta dan hasilnya setara dengan sepeda motor listrik baru bermerek Gesits yang harganya Rp 28 juta.
“Kalau konversi, ini akan langsung mengurangi subsidi BBM. Sedangkan, kalau masyarakat beli sepeda motor listrik baru, bisa jadi masih ada sepeda motor BBM di rumah, dan mereka lebih suka pakai sepeda motor BBM,” kata Sripeni.
Rencana konversi ini sudah dimulai pada 2021 melalui pilot program konversi 100 unit sepeda motor listrik dinas di lingkungan KESDM. Untuk 2022, target yang ditetapkan adalah 1.000 unit. Namun, Sripeni mengakui capaiannya belum mencapai target.
Menurutnya, ini terkendala sulitnya pengumpulan sepeda motor yang akan dikonversi. Biaya konversi yang tergolong tinggi, sekitar Rp 13 juta, belum memunculkan ketertarikan dari masyarakat. Dari data yang ia pegang, angka willingness-to-pay masyarakat untuk konversi adalah Rp 7 juta.
Pengajar Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Imam Supriyadi menilai, rencana konversi secara massal tersebut merupakan kebijakan yang sangat kompleks dan rawan putus di tengah jalan atau tidak berkelanjutan.
“Bisa jadi belum proven. Jangan sampai rakyat malah justru terbebani karena sepeda motornya rusak. Ini malah bisa jadi backfire,” kata Imam.
Imam menambahkan, sudah seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian yang sama terhadap sepeda motor listrik. Terlebih lagi, kelompok masyarakat yang mengandalkan sepeda motor sehari-hari dapat menerima penghematan pengeluaran rumah tangga yang signifikan.
Hal ini bisa dilakukan dengan adanya skema insentif pajak tahunan kendaraan dan berbagai kemudahan lainnya seperti pembebasan uang muka kredit, misalnya. Menurut dia, halangan utama masyarakat kelompok menengah bawah dalam bertransisi ke sepeda motor listrik adalah harga pembelian pertama.
Energi kotor
Akan tetapi, pasokan listrik di Indonesia yang masih didominasi pembangkit bertenaga energi fosil gagal memanfaatkan penuh potensi penurunan emisi karbon yang dijanjikan kendaraan listrik. Berdasarkan Statistik PLN 2021, batu bara masih menyumbang 62 persen komposisi sumber energi Indonesia.
Kondisi ini membuat kendaraan listrik yang disinyalir ramah lingkungan, tetap menghasilkan emisi karbon setiap kali melakukan isi ulang baterai. Kendaraan listrik tidak memiliki gas buang, namun emisi akan tetap muncul dari pembangkit listrik.
Jika diasumsikan hanya sekitar 51 persen kendaraan yang bergerak aktif setiap harinya, maka ada 62,1 juta dari 121,2 juta unit sepeda motor dan 8,6 juta unit dari 16,9 juta unit mobil yang menghasilkan emisi setiap harinya.
Berdasarkan Statistik PLN 2021, batu bara masih menyumbang 62 persen komposisi sumber energi Indonesia.
Apabila sumber listrik Indonesia 100 persen dari sumber energi yang tergolong hijau, maka transisi ke kendaraan listrik memunculkan potensi penurunan emisi hingga 69 juta ton tiap tahunnya. Namun, karena sumber energi Indonesia yang masih bergantung pada batu bara, maka penurunan emisi yang didapatkan hanya sekitar 49,8 juta ton.
Ini belum menghitung pelepasan emisi karbon dalam skala besar akibat pembukaan hutan dalam rangka penambangan mineral untuk baterai kendaraan listrik.
Insentif kurang
Meski dengan kondisi seperti itu, pemerintah saat ini sedang berambisi kuat untuk menggenjot transisi elektrifikasi kendaraan pribadi BBM. Diawali dengan dikeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Terakhir juga terbit Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang mengamanatkan penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas operasional pemerintah pusat dan daerah.
Melalui peraturan itu, pemerintah menargetkan transisi sebanyak 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik pada tahun 2030.
Kesuksesan kebijakan transisi ini bergantung pada kemauan masyarakat. Dengan kata lain, biaya pemenuhan ambisi ini masih ditanggung oleh masyarakat dengan merogoh kocek lebih untuk membeli kendaraan listrik yang harganya lebih mahal ketimbang kendaraan BBM. Padahal, salah satu keuntungan besar dari transisi ini justru diraup pemerintah akibat berkurangnya beban pemerintah di aspek subsidi BBM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut harga keekonomian Pertalite adalah Rp 14.450 di awal September 2022. Jika harga jual Rp 10.000 maka subsidi yang diberikan adalah Rp 4.450 per liter untuk Pertalite. Jika transisi dilakukan oleh seluruh pengguna kendaraan bermotor, maka beban subsidi yang dapat berkurang adalah sekitar Rp 71,7 triliun.
Saat ini insentif yang telah diberikan oleh pemerintah pusat adalah penghapusan pajak barang mewah (PPnBM). Dari pemerintah daerah, misalnya DKI Jakarta, ada kebijakan bebas biaya balik nama. Melalui PLN, juga ada insentif dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 30 persen untuk penggunaan pukul 22.00–05.00 bagi pelanggan yang sudah mendaftarkan diri sebagai pemilik kendaraan listrik.
Pengajar Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Imam Supriyadi menilai, hal ini membuat ada ruang fiskal yang lebih leluasa bagi pemerintah untuk memberikan insentif tambahan kepada masyarakat agar kendaraan listrik bisa lebih menarik.
Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Firdausi Manti mengakui bahwa memang saat ini harga kendaraan listrik, khususnya mobil, masih terlampau tinggi. Hal ini dirasa sulit untuk bisa memicu transisi masif di masyarakat.
Hal ini, menurutnya diakibatkan oleh varian mobil listrik yang masuk ke Indonesia masih sedikit dan tergolong mobil kelas menengah atas.
Oleh karena itu, disamping mencari pemain baru untuk berinvestasi di Indonesia, saat ini pemerintah sedang menggodok sejumlah opsi insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik mobil listrik, antara lain penghapusan pajak tertentu dan pemberian potongan harga.
“Tetapi kan diskon ini terbatas, misalnya Rp 60-70 juta tetapi harga mobilnya sampai Rp 800-900 juta ini pengaruhnya apa? Jadi kalau variannya sudah banyak, harganya mungkin bisa ditekan menjadi Rp 300-400 juta ini lalu dapat potongan Rp 50-60 juta ini lumayan. Jadi kami masih mencari pendorong, cari investor roda empat, agar varian itu tambah,” kata Firdausi.
Keniscayaan
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengakui bahwa kendaraan listrik berbasis baterai adalah salah satu keniscayaan yang kini keberadaannya semakin nyata di Indonesia.
Nangoi memahami bahwa saat ini industri otomotif Indonesia baru menyediakan kendaraan bermotor listrik di rentang Rp 200-300 juta, Rp 400-600 juta, hingga di atas Rp 600 juta. Menurutnya, merek dan varian akan terus berkembang dan disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah.
Senada dengan yang disampaikan Firdausi, varian mobil listrik yang masih terbatas masih menjadi tantangan. “Tantangan yang dihadapi industri otomotif Indonesia kedepan adalah untuk terus meningkatkan jenis dan jumlah kendaraan listrik hasil produksi nasional, dan terus mengembangkan industri otomotif Indonesia secara global,” ujar Nangoi melalui siaran pers Gaikindo tanggal 22/09/2022…
Minat konsumen Indonesia terhadap kendaraan listrik berbasis baterai pun juga meningkat, menurut Nangoi. Pada ajang pameran otomotif GIIAS Agustus 2022, telah terjual 1.594 kendaraan bermotor listrik, di mana 80 persennya atau 1.274 unit di antaranya adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Bahkan, penjualan tersebut melampaui total penjualan kendaraan bermotor listrik sepanjang 2021.
Perekayasa Badan Riset dan Inovasi Nasional Setyo Margo Utomo menilai, ketersediaan energi bersih dan harga memang menjadi dua persoalan kebijakan transisi ke kendaraan listrik.
“Kita harus mampu mencukupi dan harus dari energi bersih sehingga kendaraan listrik tidak sekadar memindahkan polusi gas rumah kaca dari jalan raya ke wilayah pembangkit. Kedua, harga kendaraan listrik ini masih sangat mahal, tentunya ini akan membebani masyarakat,” kata Setyo saat memandu seminar di ajang Indonesa Electric Motor Show di Jakarta, pertengahan pekan lalu.