Lompat ke konten

Di Usia 77 Tahun, DAMRI Masih Jadi Anak Tiri BUMN

Foto: Megapolitan.kompas.com

 

Instran.id – Perusahaan angkutan umum milik negara bernama DAMRI ini ibarat anak tiri di negeri sendiri. Mayoritas usahanya atau sebanyak 65% berstatus subsidi atau PSO (public service obligation) karena harus melayani sarana angkutan perintis.

Namun perhatian pemerintah terhadap DAMRI tak seindah BUMN (badan usaha milik negara) di sektor perhubungan lainnya.
Derita DAMRI bahkan makin berat setelah merger dengan perusahaan angkutan Jakarta yaitu PPD. Hal itu terkuak dalam diskusi publik bertajuk “DAMRI Melayani Tiada Henti” yang diadakan Institut Studi Transportasi (Instran) di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, dan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas.

“Bandingkan, subsidi yang diajukan DAMRI ditolak, sementara pemerintah justru mensubsidi kendaraan pribadi motor Listrik hingga Rp7 trilliun. Ini jelas tidak adil,” tutur Djoko.

Saat ini, DAMRI punya 330 trayek di 32 provinsi. Sebanyak 65 % di antaranya atau 214 trayek ada di jalur perintis yang ada di kawasan 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan). Armadanya hanya 597 unit kendaraan bus besar, sedang, dan kecil. Menurut Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto Yang menjadi salah satu narasumber diskusi, sejak 2017, DAMRI tidak lagi mendapat bantuan unit bus. ”Pagu anggarannya di tahun 2023 di bawah Rp200 miliar, tempatnya hanya Rp 177.421.801.000,” katanya.

Darmaningtyas yang memandu diskusi, juga menyebut pemerintah tidak adil terhadap DAMRI. ”Daripada mensubsidi motor dan mobil listrik, lebih baik dipakai buat beli bus DAMRI,” ujarnya.

Menurutnya, subsidi untuk angkutan perintis sangat kecil dibanding anggaran buat kereta cepat, LRT, dan MRT. ”Beban usaha DAMRI makin berat setelah ditugasi mengakuisisi Perum PPD,” kata Tyas lagi.

Sementara itu, Misbakhun menyatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN seperti ya menganaktirikan DAMRI. Mereka tidak serius mensupport DAMRI yang mendapat penugasan penyelenggarakan sarana angkutan di jalur perintis. Di antara tidak seriusnya pemerintah adalah ditolaknya pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk DAMRI sebesar Rp870 miliar untuk tahun 2023.

”Padahal PMN itu dipakai untuk menghidupkan perekonomian di daerah perintis. Mengapa ditolak,” tutur anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini mengomentari kondisi DAMRI saat ini.

Diskusi juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu; Kasubdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Amnu Fuady, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Setyo Puji Hartono, dan Kasubdit Wil.III Direktorat Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Zamzami.

Masih Untung

Direktur Utama (CEO) DAMRI Setia N. Milatia Moemin yang hadir di acara ini ikut menjelaskan, hingga saat ini DAMRI hanya mengelola 14% trayek komersial. Terbanyak, yaitu 86 % trayek perintis atau non komersial.

”Walaupun tantangan mengelola angkutan perintis, namun kami bangga sebagai dinamisator dan stabilisator pembangunan ekonomi di daerah miskin terisolir,” kata Tia, mantan direktur ITDP (International Transportation Development Program) be Wilayah Indonesia.

Dia punya cerita menarik dan heroik tentang DAMRI di Papua. Kebanyakan jalan yang dilalui tak semulus di ibukota. Banyak jalan yang tidak masuk kategori jalan negara, yaitu jalan nasional, provinsi, dan Kita/kabupaten. ”Ada satu lagi, jalan perintis,” tutur perempuan berambut pirang ini.

Banyak jalanan berbatu, dan berlumpur di Papua. Bahkan bus DAMRI harus melewati jalan sungai atau berawa. “Tim kami harus memodifikasi bus layaknya mobil amfibi untuk trayek wilayah Papua agar bisa melewati jalan sungai yang pasang,” kata Tia lagi.

Tak jarang harus bikin jembatan kayu agar busnya bisa menjemput dan mengantar penumpang. Bus harus berjalan agar anak-anak dan guru bisa ke sekolah dan para pedagang bisa ke pasar.

”Tak jarang penumpang bayar pakai cabe karena tak ada uang,” ungkap Tia. Dia bersyukur, sangat kecil gangguan keamanan terhadap bus DAMRI dan krunya. Kalau ada kerusuhan, bus dikawal agar tak ikut dibakar.

Lantas apa yang diharapkan Tia saat memimpin DAMRI yang kini sudah berusia 77 tahun pada 25 November lalu? ”Alhamdulillah, sejak 2018 DAMRI sudah untung, walau sempat drop saat pandemi covid-19,” kata Tia menjawab pertanyaan eksplore.co.id. ”Tapi penugasan perintis ini membutuhkan peraturan pemerintah (PP) atau Perpres.”

DAMRI sendiri merupakan singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia. Perusahaan itu berdiri berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946. Ketika itu jawatan tersebut diberi tugas untuk menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. (bani saksono)

 

Sumber: https://www.eksplore.co.id/di-usia-77-tahun-damri-masih-jadi-anak-tiri-bumn/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *