Instran.id – Gubernur DKI Jakarta periode 1997–2007, Sutiyoso, merefleksikan perjalanan awal lahirnya Transjakarta yang kini memasuki usia 21 tahun. Sistem transportasi massal yang pertama kali diresmikan dengan nama Busway pada 2004 itu, menurutnya, lahir dari situasi krisis nasional pascareformasi dan keterbatasan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sutiyoso, yang akrab disapa Bang Yos, menjabat Gubernur DKI Jakarta selama dua periode, yakni 1997–2002 dan 2002–2007. Ia memulai kepemimpinannya dalam kondisi yang tidak mudah, termasuk menghadapi Kerusuhan Mei 1998 yang berdampak besar terhadap Jakarta, baik secara fisik maupun sosial.
“Kerusuhan 1998 bukan hanya merusak infrastruktur, tapi juga mengubah mental masyarakat. Jakarta berada dalam situasi sosial yang sangat berat,” ujar Sutiyoso saat mengenang masa awal pemerintahannya dalam Diskusi Refleksi 21 Tahun Transjakarta di Gedung Menara Cakrawala, Thamrin, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ia menambahkan, pada saat itu DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam seperti daerah lain. Pendapatan daerah sangat terbatas, sementara beban sosial dan belanja pegawai meningkat. Pada tahun-tahun awal reformasi, APBD DKI Jakarta tercatat hanya sekitar Rp1,7 triliun, dan sebagian besar terserap untuk belanja rutin pemerintahan.
Memasuki periode kedua kepemimpinannya, kondisi fiskal Jakarta mulai membaik. Pada 2003, APBD meningkat signifikan hingga mendekati Rp10 triliun. Pada fase inilah Sutiyoso mulai memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan Jakarta yang semakin parah. Ia kemudian mengumpulkan akademisi dan pakar transportasi dari berbagai perguruan tinggi untuk merumuskan sistem transportasi massal terpadu.
Dari kajian tersebut ditemukan fakta bahwa komposisi pengguna transportasi Jakarta tidak ideal: 80 persen kendaraan pribadi dan hanya 20 persen angkutan umum, kebalikan dari kota-kota besar dunia. Berdasarkan studi banding ke sejumlah kota dunia, termasuk Bogotá, Kolombia, dirumuskan konsep pola transportasi makro Jakarta yang terdiri dari empat moda utama: MRT, monorel, busway, dan jalan tol (motorway).
Namun, keterbatasan dana dan minimnya kepercayaan investor pascakrisis membuat pemerintah harus memilih moda yang paling memungkinkan untuk segera diwujudkan. “Dari semua moda, hanya busway yang bisa dimulai tanpa investor, karena jalannya sudah ada,” kata Sutiyoso. Koridor Blok M–Kota dipilih sebagai jalur pertama karena dinilai paling padat.
Meski menuai penolakan keras dari masyarakat dan kritik tajam media akibat pengurangan lajur jalan, Sutiyoso tetap melanjutkan proyek tersebut. Busway Koridor 1 akhirnya diresmikan lebih cepat dari rencana awal, yakni pada 15 Januari 2004. Di luar dugaan, respons masyarakat justru positif dan jumlah penumpang terus meningkat. Keberhasilan tersebut mendorong percepatan pembangunan koridor lainnya.
Hingga akhir masa jabatannya, Sutiyoso menyebut sebagian besar dari 15 koridor Transjakarta telah dibangun atau siap beroperasi. Ia menegaskan, Transjakarta tidak dirancang sebagai sistem tunggal, melainkan bagian dari jaringan transportasi massal Jakarta yang terintegrasi dengan MRT dan moda lainnya.
“Pelajaran pentingnya, pemimpin tidak boleh ragu ketika yakin sebuah kebijakan benar, meskipun harus melawan arus,” ujarnya.
Dua dekade lebih sejak pertama kali beroperasi, Transjakarta kini menjadi tulang punggung mobilitas warga ibu kota dan fondasi bagi pengembangan transportasi berkelanjutan Jakarta.