Instran.id – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai rencana PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk memperluas layanan transportasi hingga ke wilayah Kepulauan Seribu masih belum matang.
Menurut dia, sejumlah aspek penting dalam rencana tersebut belum memiliki kajian yang lengkap, di antaranya tarif, kebutuhan armada, skema subsidi atau public service obligation (PSO), serta bentuk pengelolaan layanan.
“Belum ada benar-benar yang bisa meyakinkan kami ini bisa jalan atau tidak, karena belum ada kajian secara lengkap,” kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan transportasi bagi warga Kepulauan Seribu.
Namun, dia menilai rencana tersebut seharusnya tidak diumumkan kepada publik sebelum seluruh kajian selesai dilakukan.
Sampai dengan saat ini, kata dia, belum ada kepastian terkait tarif yang akan dikenakan kepada penumpang maupun skema operasional layanan tersebut.
Tak hanya itu, Nova juga menyoroti kemungkinan Transjakarta membentuk anak perusahaan untuk mengelola layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu.
Dia memandang pembentukan perusahaan baru justru berpotensi menambah beban biaya karena membutuhkan struktur organisasi dan pegawai baru.
Selain persoalan kajian, Nova juga mengkhawatirkan ekspansi Transjakarta ke sektor transportasi laut akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, karena layanan Transjakarta selama ini masih bergantung pada dukungan PSO dari pemerintah.
Dia bahkan menanyakan langsung kepada Direktur Utama Transjakarta apabila layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu dapat dijalankan tanpa menggunakan PSO.
Namun, Transjakarta menyatakan layanan tersebut sulit beroperasi tanpa dukungan subsidi apabila tarifnya tetap dibuat terjangkau bagi masyarakat.
“Berarti ada beban lagi di kita. Nah, ini kan kita harus pikirkan uangnya itu dari mana lagi secara operasionalnya,” tutur Nova.
Dia pun mengingatkan kondisi fiskal Jakarta saat ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap rencana pengembangan layanan baru.
Untuk itu, dia meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhati-hati dalam menggunakan skema pembiayaan yang bersumber dari APBD.