Instran.id – Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu wujud layanan publik yang secara fundamental dibutuhkan masyarakat untuk mengakses perekonomian, pendidikan, dan kesehatan adalah transportasi. Dalam konteks ini, pembangunan transportasi publik perlu menjadi prioritas. Berbeda dengan transportasi pribadi yang bergantung pada kemampuan ekonomi dan pilihan masing-masing individu, transportasi publik dibutuhkan oleh masyarakat dari segala golongan, tanpa terkecuali.
Transportasi publik harus dibangun dengan perspektif keterhubungan (integrasi), inklusif, dan berkelanjutan, bukan semata demi efisiensi itu sendiri, melainkan untuk menciptakan efisiensi bagi perjalanan masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik. Namun, tantangan ini menjadi semakin nyata mengingat karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar. Di tengah kondisi geografis tersebut, tantangan konektivitas semakin terasa di daerah-daerah yang masih minim infrastruktur dan angkutan laut, sehingga banyak wilayah kepulauan belum sepenuhnya terhubung secara layak. Dalam situasi ini, keselamatan menjadi aspek yang tidak dapat ditawar. Keselamatan bukan sekadar pelengkap, melainkan esensi dari perjalanan transportasi itu sendiri, mulai dari kelaikan sarana, kompetensi operator, hingga kesiapan menghadapi kondisi cuaca dan geografis yang menantang. Hal ini menjadi salah satu perhatian utama INSTRAN, karena konektivitas yang dibangun tanpa jaminan keselamatan hanya akan memindahkan risiko, bukan menghadirkan solusi.
Tantangan Konektivitas Transportasi
Sistem transportasi nasional menghadapi tiga tantangan utama, yaitu biaya logistik yang tinggi akibat transportasi yang tidak efisien, rendahnya kepastian jadwal dan informasi angkutan umum yang belum terintegrasi, panjangnya waktu tempuh dan waktu tunggu yang menurunkan efisiensi perjalanan dan distribusi. Ketiga tantangan tersebut hanya dapat diatasi apabila berjalan di atas fondasi keselamatan dan ketahanan sistem transportasi yang kokoh. Contohnya, pada rangkaian kecelakaan kapal yang terus berulang belakangan ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan lagi persoalan yang dapat ditunda, melainkan syarat mutlak yang harus dibenahi bersamaan dengan pembangunan konektivitas itu sendiri.
Di samping persoalan keandalan dan keselamatan, tantangan konektivitas juga terlihat dari sisi pemerataan wilayah. Ketimpangan akses antarwilayah berpotensi memperlebar kesenjangan harga barang, layanan publik, dan kesempatan ekonomi antardaerah, sementara rantai pasok nasional membutuhkan keterpaduan moda darat, laut, udara, dan kereta api. Oleh sebab itu, konektivitas perlu dilihat sebagai satu sistem utuh dari sentra produksi hingga konsumen, dengan kota dan desa sebagai destinasi yang setara dan terjangkau, bukan representasi kesenjangan ruang antarwilayah.
Usulan Pembangunan Transportasi Terintegrasi
Konektivitas yang dibangun harus bersifat inklusif dan berkeadilan, tidak hanya menghubungkan kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar) dan pusat produksi daerah. Tarif dan layanan perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan lokal, dengan transportasi publik yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak, serta subsidi/PSO yang diarahkan pada kebutuhan konektivitas yang nyata. Keberhasilannya diukur dari meningkatnya akses, menurunnya biaya, membaiknya waktu tempuh, dan terjaganya keselamatan.
Integrasi transportasi, khususnya transportasi antarmoda yang menjadi kebutuhan masyarakat, menuntut perubahan pada lima aspek. Integrasi fisik diwujudkan melalui jalur perpindahan antarmoda yang mudah, aman, dan efisien, termasuk infrastruktur pejalan kaki yang aman dan menerus sebagai penghubung pertama dan terakhir (first mile dan last mile) menuju simpul-simpul transportasi. Integrasi jadwal memastikan koneksi waktu antarmoda yang meminimalkan waktu tunggu penumpang. Integrasi tarif memungkinkan satu perjalanan dirasakan sebagai satu kesatuan layanan, meski melibatkan lebih dari satu moda. Integrasi informasi menjamin ketersediaan data jadwal, gangguan, kapasitas, dan tarif secara konsisten bagi pengguna. Sementara kepastian regulasi memastikan standar dan kewenangan antarlembaga tidak lagi saling tumpang tindih.
Sebagai negara kepulauan, konektivitas maritim yang menghubungkan transportasi logistik nasional menjadi kunci, sehingga perlu dikelola melalui lima indikator: dwell time (waktu tunggu barang di terminal) yang terus ditekan, transbordment (perpindahan antarmoda) yang dipermudah, load factor (pemanfaatan kapasitas angkutan) yang ditingkatkan, pemanfaatan data perjalanan dan muatan untuk memperkirakan demand dan bottleneck, serta kualitas layanan yang diukur dari waktu, biaya, ketepatan, keselamatan, dan kepuasan pengguna.
Ke depan, transportasi nasional akan menuju pada sistem digital, hijau, dan tangguh. Satu ekosistem data dapat mengintegrasikan tiket, logistik, dan tracking, sembari mendorong moda dan operasi yang lebih hemat energi serta beralih pada sumber energi yang lebih bersih. Selain itu, diperlukan pula jaringan transportasi yang tangguh menghadapi bencana dan gangguan rantai pasok. Keselamatan perlu dirancang sejak tahap perencanaan (safe by design), sementara kebijakan harus berbasis data kinerja, bukan sekadar jumlah proyek yang dibangun.
Langkah Penguatan Konektivitas Transportasi Nasional
Berdasarkan seluruh tantangan dan usulan tersebut, berikut tujuh langkah penguatan konektivitas transportasi nasional yang perlu segera dijalankan.
- Menjadikan keselamatan sebagai prasyarat utama, bukan sekadar salah satu indikator kinerja, dengan standar dan pengawasan yang ketat di seluruh moda transportasi.
- Menyusun masterplan konektivitas nasional berbasis jaringan, pusat pertumbuhan, dan pemerataan wilayah termasuk wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar).
- Memprioritaskan pembangunan transportasi publik yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh golongan masyarakat.
- Menetapkan simpul-simpul integrasi prioritas beserta standar pelayanan antarmoda (fisik, jadwal, tarif, informasi, dan regulasi).
- Menyatukan data transportasi nasional dalam satu arsitektur data yang interoperabel untuk perencanaan, operasi, dan pengawasan.
- Memperkuat konektivitas first mile dan last mile, baik untuk penumpang maupun logistik, termasuk konektivitas maritim antarpulau.
- Mengevaluasi setiap investasi berdasarkan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan ketahanan, serta membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan (pemerintah, parlemen, akademisi, industri, dan masyarakat).
Pada akhirnya, konektivitas bukan sekadar menghubungkan tempat, melainkan menghubungkan kesempatan. Transportasi yang terintegrasi akan memperpendek jarak ekonomi, menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya turut memperkuat persatuan Indonesia sebagai satu bangsa.
Disampaikan dalam Forum Diskusi Kebangsaan MPR RI
Jakarta, 16 September 2026
Oleh: M. Budi Susandi, Ketua Umum INSTRAN