Instran.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengusulkan untuk kembali melakukan impor kereta rel listrik (KRL) bekas pakai dari luar negeri. DPR meminta KRL yang diimpor itu dipastikan aman.
PT KAI diketahui kembali mengusulkan impor KRL bekas pakai dari luar negeri. KAI menilai langkah ini sebagai solusi darurat untuk mengatasi ancaman krisis atau kekurangan armada KRL Jabodetabek pada periode 2026 hingga 2029.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan armada KRL yang ada saat ini sudah memasuki usia kritis. Banyak di antaranya yang terpaksa harus dipensiunkan atau dikonservasi karena faktor usia dan keselamatan.
“Kereta Jepang ini sudah 45 tahun (di tahun 2028). Ketika trainset-trainset kita ini sudah berumur 45 tahun, 45 tahun ini kita sudah tidak bisa lagi. Satu, sparepart sudah tidak ada. Yang kedua, secara metal dia sudah mulai fatigue (kelelahan logam),” ujar Bobby saat rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (23/9/2026).
Menurut Bobby, hingga 2031, KAI harus mengganti sedikitnya 87 trainset KRL. Sementara itu, di 2026, KAI memproyeksikan bakal kekurangan hingga 22 trainset akibat keterlambatan pengiriman armada dan keharusan mengkonservasi 13 trainset lama.
Di sisi lain, kapasitas produksi dari industri dalam negeri, yakni PT INKA (Persero), saat ini belum sanggup memenuhi seluruh lonjakan kebutuhan tersebut secara mendadak. Meski PT INKA terus digenjot lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menaikkan kapasitas hingga 15-16 trainset per tahun, proses tersebut membutuhkan waktu.
Oleh karena itu, Bobby memandang opsi impor KRL tidak baru yang telah diperbarui (refurbishment) menjadi cara paling realistis untuk ‘menambal’ kekurangan armada dalam waktu cepat.
“Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu, Pak, dengan melakukan impor, ya, itu kereta-kereta yang tidak baru. Yang memang secara historis ini bagus, kemudian sudah melakukan refurbishment Pak, kayak pesawat-lah gitu,” jelas Bobby.
Respons Komisi VI DPR
Merespons itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade merespons usulan itu. Lewat kesimpulan rapat, Andre mendukung langkah KAI.
“Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ucap Andre membaca kesimpulan rapat.
Namun demikian, Andre meminta agar sinergi dengan PT INKA tetap diperkuat. Sehingga, kata dia, PT INKA tetap bisa bersaing.
“Melakukan pengadaan sarana bukan baru sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersama PT INKA dengan meningkatkan (TRL) teknologi readiness level dan manufacturing readiness level PT INKA secara proper level 9 dalam kapasitas kualitas teknologi dan daya saing industri nasional,” ujar dia.
DPR Minta KRL Aman Digunakan
Kapoksi PKB Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, menyoroti rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang kembali mengusulkan impor kereta rel listrik (KRL) bekas pakai. Rivqy meminta rangkaian kereta yang didatangkan ke Indonesia harus aman dan laik untuk digunakan.
“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” kata Rivqy kepada wartawan, Sabtu (26/9).
Rivqy meminta pemerintah memperhatikan aspek keselamatan, kelaikan teknis, kesesuaian dengan infrastruktur dan sistem persinyalan. Kendati demikian, ia juga menekankan impor tak boleh justru melemahkan industri perkeretaapian nasional.
“Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” ujarnya.
Rivqy juga menyoroti jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang mencapai 1,1 juta per hari di tahun ini. Ia berharap ada penambahan armada untuk mengakomodasi penumpang tanpa mengesampingkan keselamatan dan keamanan.
“Kami melihat kondisi saat ini, KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Rivqy.
Ia berharap KAI mencari solusi jangka panjang menindaklanjuti kepadatan penumpang KRL yang terus bertambah. Menurutnya, KRL Jabodetabek sudah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau.
“Artinya, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel terus meningkat. Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” tegasnya.