Instran.id – Hari ini, Selasa, 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia 2 tahun.
Prabowo dan Gibran dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD RI), Senayan, Jakarta, tanggal 20 Oktober 2024 silam setelah meraup 58,59 persen suara dalam Pilpres 2024.
Djoko Setijowarno, anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, memberikan catatan kritis tentang kinerja bidang transportasi selama 2 tahun rezim Prabowo.
Dia mengatakan di tengah gencarnya retorika pembangunan, narasi perbaikan angkutan umum dan keselamatan mobilitas warga di lapangan justru seolah diabaikan dan terpinggirkan dari prioritas nasional.
Padahal, menurutnya, pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi memberikan dampak berkelanjutan yang menggerakkan berbagai sektor ekonomi dan sosial.
“Pemberitaan mengenai target capaian pembangunan infrastruktur kini makin jarang terdengar, mulai dari jalan tol, jalan nasional, jalan paralel perbatasan, hingga jaringan jalan daerah. Hal senada terjadi pada sektor transportasi publik seperti jalan rel, bandara, terminal, pelabuhan, dermaga, hingga penambahan kapal penumpang,” kata dia dalam keterangan kepada Tribunnews, Selasa.
Wacana reaktivasi jalur kereta api pun terkesan stagnan, padahal beberapa jaringan siap dibangun secara fisik, seperti lintas Kedungjati–Tuntang di Jawa Tengah dan koridor Bandara Sepinggan–IKN di Kalimantan Timur.”
Djoko menilai kemajuan pembangunan di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) belum meningkat drastis. Jaringan jalan akses di kawasan ini sebagian besar belum terhubung dengan baik.
Hal itu menyebabkan keterisolasian kehidupan warga sehingga masyarakat kerap kesulitan menjangkau rumah sakit saat membutuhkan penanganan medis maupun persalinan.
Di samping itu, hal tersebut turut membebani generasi muda. Menurutnya, anak-anak sekolah dan para guru masih harus berjalan kaki lebih dari 10 kilometer untuk menuju tempat pembelajaran. Mereka bertaruh keselamatan menyeberangi sungai deras karena ketiadaan jembatan yang memadai.
“Dalam studi ekonomi pembangunan dan perencanaan fiskal, investasi publik pada infrastruktur umumnya memiliki angka pengganda (multiplier) berkisar antara 1,2 hingga 2,5 kali dari total nilai investasi awal. Pertumbuhan ekonomi menuntut percepatan infrastruktur transportasi dan fasilitas transportasi terbangun hingga ke pelosok negeri,” kata dia.
Djoko mengatakan Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmennya untuk memeratakan pembangunan di seluruh tanah air. Akan tetapi, rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat atau Whoosh hingga Surabaya malah terlihat kontradiktif.
“Proyek megah ini membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. Mengingat keterbatasan kekayaan sumber daya alam di Pulau Jawa, pembiayaannya disinyalir akan kembali bergantung pada hasil pengerukan kekayaan mineral dari luar Jawa. Ironisnya, masyarakat di daerah penghasil mineral tersebut justru belum menikmati hasil kekayaannya secara adil dan cenderung masih terbelit kemiskinan,” ucap dia.
Keselamatan transportasi diabaikan
Djoko menyoroti anggaran keselamatan transportasi yang dipangkas. Oleh karena itu, menurutnya, peningkatan angka kecelakaan transportasi bukanlah hal yang mengherankan.
“Pemotongan anggaran perjalanan dinas ini berpotensi fatal, mengingat kegiatan pengawasan—seperti inspeksi kelaikan armada (ramp check) dan pemeriksaan keandalan prasarana transportasi sangat bergantung pada alokasi tersebut. Jika anggaran ini terus dipangkas, fungsi pengawasan keselamatan di lapangan dipastikan tidak dapat berjalan optimal, yang pada akhirnya mengorbankan keselamatan pengguna jasa,” kata dia.
Dia menyebut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sejak januari hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 600 kasus insiden kecelakaan kapal (mulai dari kapal penumpang, kapal cepat/pariwisata, hingga penyeberangan antarpulau).
Kasus-kasus yang disorot tajam oleh masyarakat termasuk insiden kapal penyeberangan KMP di Laut Jawa, kecelakaan kapal wisata di wilayah perairan strategis (seperti Labuan Bajo), hingga kecelakaan kapal akibat cuaca buruk dan masalah teknis mesin.
“Berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah oleh Bappenas (2025), 24.296 korban meninggal dunia dan 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor tertinggi sebanyak 77,4 persen. Diikuti angkutan barang (10,5 persen), angkutan orang (8 persen), mobil penumpang (2,4 persen), tidak bermotor (1,5 persen), dan kendaraan listrik 0,2 persen),” katanya.
Djoko berkata angka kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa terus meningkat setiap tahun. Rata-rata ada 3 orang meninggal setiap jam.
Menurut kajian Puslitbang Polri, kendaraan roda dua mendominasi sekitar 75 persen kejadian kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pengendara sepeda motor menjadi kelompok pengguna jalan yang paling rentan di Indonesia.
Adapun kelompok usia muda memiliki risiko tertinggi. Menurut penelitian Polri, mayoritas pelanggaran dan kecelakaan melibatkan kelompok usia produktif (17–35 tahun), khususnya pelajar dan mahasiswa.
“Sepeda motor menjadi moda transportasi utama karena murah, fleksibel, serta mampu menjangkau area yang tidak terlayani angkutan umum. Hal ini menandakan bahwa buruknya layanan transportasi publik menjadi pendorong utama meningkatnya penggunaan sepeda motor,” kata dia.
Dosen Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata itu mengatakan berbagai program strategis pemerintah untuk mencetak SDM unggul, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda, berpotensi sia-sia jika tidak diimbangi dengan jaminan keselamatan mobilitas masyarakat.
“Upaya membangun kualitas generasi muda akan sirna begitu saja apabila jiwa mereka justru terancam dan menjadi korban kecelakaan di jalan raya akibat lemahnya sistem keselamatan transportasi.”