Instran.id – Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh telah menuntaskan ribuan pekerjaan untuk pemulihan fasilitas jalan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh akhir November 2025.
“Capaian ini memastikan fasilitas keselamatan jalan yang sebelumnya rusak akibat banjir kembali tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Kepala BPTD Kelas II Aceh, Tofan Muis dalam keterangannya, di Banda Aceh, Sabtu.
Tofan mengatakan, bencana Aceh telah mengakibatkan kerusakan pada berbagai fasilitas keselamatan jalan, mulai dari marka jalan, rambu lalu lintas, alat penerangan jalan (APJ), chevron, warning light, paku marka jalan, hingga patok tikungan (delineator).
Adapun pekerjaan pemulihan dilaksanakan secara terfokus pada fasilitas terdampak banjir tersebar di sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.
Untuk kegiatan pemulihan sendiri meliputi pemasangan 289 unit rambu lalu lintas, 110 unit chevron, 18 unit warning light tenaga surya, 250 unit APJ tenaga surya, 9.400 meter marka jalan, 2.650 unit paku marka jalan, serta 585 unit patok tikungan (delineator).
“Seluruh pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan secara tuntas sebelum 1 Oktober 2026,” ujarnya.
Tidak hanya berfokus pada fasilitas jalan, kata Tofan, BPTD Kelas II Aceh juga melakukan langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pelayanan transportasi melalui pemanfaatan energi terbarukan.
Salah satunya dengan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Terminal Tipe A Paya Ilang, Takengon. Fasilitas ini telah beroperasi 100 persen, dan terbukti memberikan efisiensi terhadap biaya listrik operasional terminal.
Pemanfaatan PLTS juga menjadi langkah antisipatif dalam menghadapi kondisi darurat, terutama ketika terjadi pemadaman listrik maupun keterbatasan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan operasional genset.
“Dengan dukungan energi surya, keberlangsungan pelayanan terminal diharapkan tetap terjaga,” katanya.
Tofan menegaskan, pemulihan infrastruktur transportasi pascabencana menjadi salah satu komitmen Kemenhub dalam rangka menjaga keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan fasilitas transportasi yang aman, nyaman, dan berfungsi optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menuturkan, pemulihan fasilitas keselamatan jalan pascabencana ini, juga sebagai bentuk tanggung jawab Kemenhub memastikan keselamatan pengguna jalan. Ke depan, pihaknya bakal terus memantau perkembangan di lapangan.
“Apabila ditemukan fasilitas yang rusak atau tidak berfungsi, tim akan segera melakukan penanganan agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat,” katanya.
Tofan menambahkan, melalui dukungan penuh Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan tugas BPTD Kelas II Aceh, pemulihan infrastruktur transportasi pascabencana menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sebab, membangun kembali fasilitas yang rusak bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung lebih aman, nyaman dan lancar,” demikian Tofan Muis.
