Instran.id – Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) meminta kepada pemerintah agar menyiapkan resilience transport system atau sistem transportasi tangguh untuk menjangkau akses di wilayah bencana.
“Kita belum punya masterplan bagaimana melakukan pergerakan atau angkutan pada saat terjadinya bencana. Istilahnya, resilience transport,” kata Ketua Dewan Pembina INSTRAN Bambang Susantono dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 bertajuk “Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran” di Jakarta, Kamis.
Bambang menilai pentingnya transportasi tangguh untuk menyusun rancangan jika terjadi bencana di kota ataupun provinsi.
Dia mengatakan usulan itu berkaca pada negara maju yang telah menerapkan sistem tersebut dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
“Seperti halnya di beberapa negara maju menggunakan angkutan udara yang kecil-kecil, nggak cuma helikopter, tapi juga mungkin semacam drone besar untuk mencapai daerah-daerah yang memang aksesibilitasnya enggak bisa dijangkau,” ujar Bambang.
Dia pun menilai penggunaan pesawat tanpa awak (drone) di wilayah bencana perlu dituangkan dalam peraturan baku yang diatur oleh Kementerian Perhubungan.
Lebih lanjut, dia juga menanggapi terkait regulasi baru dan peta jalan (roadmap) untuk penggunaan drone besar atau Advanced Air Mobility (AAM) yang tengah disusun oleh Kementerian Perhubungan guna mendukung distribusi logistik, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Oleh karena itu, dia memandang perlu adanya pemanfaatan drone besar di daerah 3T, terutama untuk suplai logistik, namun semua itu harus diperhitungkan secara matang.
“Nah, sekarang bagaimana meletakkan itu ke dalam rangka masterplan, mulai dari jalurnya diatur, ketinggiannya diatur, tidak membahayakan yang lain dan tentang privasi warga yang harus diatur dalam peraturan yang baru,” ungkap Bambang.