“Berharap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM transportasi di daerah,”
Instran.id – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Syafrudin Noor menyampaikan kesiapan pihaknya menjalin kerjasama pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi, saat menghadiri rapat koordinasi harmonisasi kebijakan pemenuhan kebutuhan SDM transportasi.
Hal ini disampaikan bupati dalam rangkaian rakor yang digelar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertujuan membangun peluang kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyiapan SDM transportasi berkualitas, digelar di salah satu hotel di Jakarta, Selasa.
“Bagi kita Pemerintah Kabupaten HSS, melalui Dinas Perhubungan, penyiapan SDM di bidang transportasi darat menjadi hal yang sangat penting dan strategis, mengingat kebutuhan daerah yang terus berkembang,” ujar bupati.
Diterangkan bupati, usulan kerja sama tersebut juga dilengkapi dengan peta jabatan, analisis beban kerja (ABK), serta proyeksi kebutuhan SDM perhubungan untuk lima tahun ke depan.
Dan saat ini, jumlah ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten HSS yang memiliki latar belakang pendidikan perhubungan masih terbatas, yakni sebanyak delapan orang, dengan satu orang masih dalam masa pendidikan.
“Melalui kerja sama ini, kita berharap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM transportasi di daerah, sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang lebih optimal dan pembangunan sektor transportasi yang berkelanjutan,” harap bupati.
Adapun skema kerja sama yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), diharapkan dapat mewujudkan proyeksi pemenuhan SDM transportasi yang kompeten dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun ke depan.
Adapun rencana kerja sama tersebut meliputi peran masing-masing pihak, di mana Kementerian Perhubungan akan berfokus pada penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM.
Sementara untuk pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyiapan kebutuhan ASN, pembiayaan, serta penempatan tugas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Untuk program pendidikan yang direncanakan mencakup jenjang Diploma IV (D4) untuk jabatan pengawas transportasi darat serta Diploma III (D3) untuk petugas transportasi darat.
Selanjutnya, para peserta didik nantinya akan dikembalikan ke daerah asal, untuk mengisi kebutuhan formasi yang telah direncanakan.