Instran.id – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai perluasan integrasi transportasi publik perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas antardaerah, terutama di remote area, sehingga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru.
“Terutama daerah remote area karena agar membangun connectivity antardaerah untuk mendorong perekonomian daerah lebih berkembang,” kata Esther dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, penguatan konektivitas di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan transportasi publik, tetapi juga pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Ia mencontohkan masih terdapat jalan di sejumlah daerah yang belum memadai, sehingga menjadi tantangan dalam mobilitas. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas di daerah dinilai dapat menjadi bagian penting dari upaya memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi pembiayaan, Esther menyebut terdapat sejumlah alternatif skema yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi maupun konektivitas.
Salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yakni kolaborasi penyediaan layanan publik antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan modal pada tahap awal karena pembangunan dapat didanai pihak swasta dan pembayarannya dilakukan melalui skema ketersediaan layanan atau availability payment.
Selain KPBU, pemerintah daerah dapat memanfaatkan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagai instrumen pendanaan. Instrumen tersebut memungkinkan pemerintah daerah menerbitkan surat utang yang dibeli masyarakat atau investor di pasar modal untuk membiayai proyek yang memberikan nilai tambah atau menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Pinjaman daerah juga dapat menjadi alternatif, kata Esther, dengan sumber pembiayaan antara lain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, maupun perbankan.
Pinjaman tersebut dapat diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan daerah yang masuk dalam prioritas pembangunan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara Indonesia wajib membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT).
Dalam peresmian LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9), Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan serta peresmian LRT Jakarta rute baru tersebut.
“Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa,” kata Presiden Prabowo, dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden.