“Pembangunan infrastruktur berbasis APBD murni jelas sangat menguras ruang fiskal daerah.”
Instran.id – Pakar Tranportasi Djoko Setijowarno mengatakan rencana keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pendanaan perpanjangan rute LRT Jakarta merupakan langkah strategis yang saling melengkapi.
“Pembangunan infrastruktur berbasis APBD murni jelas sangat menguras ruang fiskal daerah,” kata Djoko Setijowarno saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Djoko Setijowarno yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menjelaskan bahwa pembangunan angkutan umum masa depan tidak lagi sekadar berfokus pada pengadaan armada, melainkan pada keberanian merancang terobosan skema pembiayaan dan pemetaannya sebagai hak dasar mobilitas warga.
Menurut dia, di tengah terbatasnya ruang fiskal, sinergi investasi antara lembaga keuangan nasional dan pemerintah daerah menjadi titik balik penting dalam mengakselerasi konektivitas perkotaan secara berkelanjutan.
Djoko mengatakan bahwa rencana keterlibatan Danantara bersama Pemprov DKI Jakarta dalam pendanaan perpanjangan rute LRT Jakarta, seperti koridor Manggarai-Dukuh Atas, Kelapa Gading-JIS, hingga Velodrome-Stasiun Whoosh Halim merupakan langkah strategis yang saling melengkapi.
“Masuknya Danantara sebagai sovereign wealth fund memberi angin segar berupa alternatif pembiayaan non-anggaran tanpa harus mengandalkan skema skema obligasi atau pinjaman daerah,” ujarnya.
Langkah tersebut, kata Djoko, memastikan APBD Jakarta tetap aman untuk menopang kebutuhan mendasar warga, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan subsidi angkutan umum.
Keterlibatan lembaga pembiayaan berskala nasional ini, ujar dia, turut menegaskan bahwa fungsi sistem transportasi Jakarta telah melampaui batas administratif wilayah.
“Terhubungnya jaringan LRT dengan simpul-simpul moda utama, seperti Kereta Cepat Whoosh di Halim, Stasiun Integrasi Manggarai, dan kawasan JIS akan mewujudkan perpindahan moda yang mulus bagi masyarakat di kawasan aglomerasi Jabodetabek,” katanya lagi.
Selain itu, sebagai lembaga investasi, Danantara membawa perspektif bisnis dan pengelolaan komersial yang sehat. Pendekatan ini mendorong optimalisasi kawasan di sekitar stasiun atau Transit-Oriented Development (TOD) serta pemanfaatan hak penamaan.
Dengan demikian, pendapatan non-tiket LRT dapat dimaksimalkan untuk menopang biaya operasional secara mandiri dan berkelanjutan.