ANALISIS LITBANG KOMPAS
Sebanyak 75 persen responden menilai tarif baru lebih murah, sejalan dengan integrasi lima moda mulai Januari 2027 .
Instran.id – Rencana penyesuaian tarif angkutan umum Jakarta ditopang dengan penilaian kepuasan pengguna yang secara umum sangat positif. Namun, masih ada sejumlah persoalan yang perlu terus dibenahi oleh pihak Transjakarta. Pada saat yang sama, sosialisasi terkait skema tarif baru perlu dilakukan secara bertahap.
Transjakarta telah menjadi bagian penting dari sistem mobilitas Jakarta sejak layanan ini mulai beroperasi pada 2004. Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini mencantumkan tarif reguler Transjakarta sebesar Rp 3.500, dengan tarif ekonomis Rp 2.000 pada pukul 05.00-07.00 WIB. Struktur tarif tersebut bertahan dalam periode yang sangat panjang pada saat jaringan layanan, jumlah armada, wilayah pelayanan, dan pola integrasi transportasi Jakarta mengalami perkembangan masif selama lebih dari dua dekade.
Sebelumnya pada November 2025, Pemerintah Provinsi Jakarta mewacanakan penyesuaian tarif Transjakarta setelah lebih dari 20 tahun tidak mengalami perubahan. Keputusan tersebut mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kondisi fiskal daerah. Sementara itu, kelompok masyarakat yang selama ini memperoleh layanan gratis tetap akan dilindungi dan ditambahkan kategori kelompoknya.
Konteks tersebut penting karena Transjakarta tidak lagi bekerja sebagai jaringan bus yang berdiri sendiri. Layanannya berkembang menjadi bagian dari ekosistem yang menghubungkan BRT, non-BRT, Mikrotrans, Transjabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan moda komuter. Pada 2026, Transjakarta menyebut mengoperasikan 14 koridor utama dan 244 rute dengan dukungan 5.151 armada, serta melayani rata rata 1,4 juta pelanggan setiap hari.
Perluasan jaringan membawa konsekuensi pada kebutuhan pembiayaan. APBD Jakarta 2026 mengalokasikan subsidi Rp 3,75 triliun untuk Transjakarta, Rp 536,7 miliar untuk MRT Jakarta, dan Rp 325,3 miliar untuk LRT Jakarta. Anggaran tersebut menunjukkan bahwa tarif yang dibayar pengguna merupakan bagian dari struktur pembiayaan yang selama ini masih ditopang subsidi pemerintah daerah.
Subsidi memiliki fungsi menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Pada saat yang sama, besarnya subsidi membuat pemerintah perlu mengelola hubungan antara harga tiket, kualitas pelayanan, kemampuan fiskal, dan keberlanjutan pengembangan jaringan. Perubahan tarif karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka pembiayaan transportasi publik yang lebih terintegrasi.
Pada puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di 29 September 2026, Pemprov DKI Jakarta berencana mengumumkan skema tarif baru tersebut. Skema ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027 yang mengintegrasikan lima layanan, yakni Transjakarta, Transjabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Mikrotrans.
Perubahan tarif karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka pembiayaan transportasi publik yang lebih terintegrasi .
Untuk perjalanan dalam jaringan Transjakarta, tarif integrasi ditetapkan Rp 5.000 untuk penggunaan hingga tiga jam. Sementara perjalanan yang menggabungkan Transjakarta dengan moda Jabodetabek, dikenakan Rp 10.000 dalam periode yang sama. Adapun Mikrotrans yang semula gratis, dikenai tarif Rp 2.000 untuk durasi penggunaan hingga tiga jam.
Skema tarif juga mencakup pilihan berlangganan bagi pengguna rutin transportasi umum. Langganan integrasi intramoda Transjakarta ditetapkan Rp 200.000 per bulan, sementara langganan integrasi Transjabodetabek yang mencakup berbagai moda ditetapkan Rp 400.000 per bulan. Skema ini dirancang untuk menyederhanakan pembayaran dan mendorong penggunaan transportasi umum melalui tarif perjalanan terintegrasi serta pilihan berlangganan.
Penilaian pengguna
Hampir seluruh pengguna Transjakarta, Transjabodetabek, Mikrotrans, MRT, dan LRT, menyatakan kepuasannya terhadap angkutan umum terintegrasi di Jakarta. Hasil tersebut ditemukan dalam survei tatap muka Litbang Kompas yang dilaksanakan pada 5-10 September 2026.
Penilaian positif dari pengguna pada kelima moda transportasi tersebut mencapai angka 98,5 persen. Tingkat kepuasan yang tinggi turut menunjukkan layanan transportasi terintegrasi telah berperan besar dalam mendukung mobilitas warga urban yang tidak hanya berasal dari Jakarta.
Namun, ada sejumlah hal yang tercatat masih menjadi tantangan ke depan terkait kualitas layanan, terutama berkaitan dengan ketepatan waktu. Sebanyak 24,8 persen responden menyebut keterlambatan kedatangan atau keberangkatan armada sebagai keluhan yang paling sering dialami, disusul kepadatan penumpang berlebih sebesar 18 persen. Kendala sistem pembayaran tercatat 10,3 persen, sedangkan armada tidak beroperasi sesuai jadwal disebut oleh 7,8 persen responden.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan layanan berada pada pengalaman perjalanan yang sangat konkret. Penumpang membutuhkan kepastian mengenai waktu kedatangan armada, lama durasi perjalanan, dan kapasitas kendaraan memadai atau tidaknya ketika permintaan meningkat. Ketika tarif mengalami penyesuaian, tiga aspek tersebut akan semakin menentukan persepsi pengguna terhadap manfaat yang diterima.
Kepadatan juga memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas perjalanan. Kepadatan sebesar 18 persen sebagai keluhan menunjukkan adanya tekanan pada kapasitas layanan di titik dan waktu tertentu. Bagi penumpang yang menggunakan transportasi publik setiap hari, kepastian memperoleh ruang di dalam kendaraan merupakan bagian penting dari kualitas layanan.
Kendala pembayaran menjadi persoalan lain yang tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata. Sebanyak 10,3 persen responden menyebut gagal tap kartu atau kendala sistem pembayaran sebagai keluhan. Ketika sistem transportasi bergerak menuju integrasi antarmoda dan pembayaran digital, gangguan pada titik pembayaran dapat mengurangi manfaat integrasi yang seharusnya membuat perjalanan lebih sederhana.
Keluhan mengenai perpindahan moda memang lebih kecil, yakni 2,5 persen untuk transit yang membingungkan. Kondisi ini memberi sinyal bahwa integrasi antarmoda secara umum telah dipahami pengguna. Namun, peningkatan jumlah moda dan perluasan jaringan akan membuat kebutuhan informasi perjalanan semakin besar.
Menariknya, perbedaan karakter persoalan bila dilihat berdasarkan perbedaan modanya. Dalam survei ini, Litbang Kompas membagi tiga kluster moda berdasarkan integrasi rutenya. Kluster I yakni pengguna Transjakarta (BRT dan non-BRT). Kluster II, pengguna Transjabodetabek (termasuk integrasi ke LRT Jakarta & MRT Jakarta) dan Kluster III, khusus pengguna mikrotrans.
Hasilnya, Kluster I dan Kluster II lebih menonjolkan persoalan ketepatan waktu, sedangkan pengguna Kluster III lebih banyak berhadapan dengan persoalan headway dan kepadatan. Perbaikan layanan karena itu perlu mengikuti karakter perjalanan setiap kluster dan bukan menggunakan satu pendekatan yang sama untuk seluruh jaringan.
Kondisi tersebut penting dalam membaca rencana penyesuaian tarif. Tingginya kepuasan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengomunikasikan kebijakan dengan basis pengalaman yang relatif positif. Keluhan mengenai keandalan layanan sekaligus menunjukkan bagian yang perlu diperbaiki agar perubahan tarif memiliki hubungan yang jelas dengan kualitas perjalanan.
Skema tarif baru
Selanjutnya, survei menunjukkan pengguna masih melihat transportasi terintegrasi Jakarta memiliki daya saing harga terhadap moda alternatif. Sebanyak 3 dari 10 responden menilai tarif baru akan lebih murah dibandingkan ketika mereka menggunakan kendaraan pribadi, ojek daring, atau taksi daring.
Persepsi tersebut memiliki arti penting dalam proses penyesuaian tarif. Pengguna tidak menilai harga transportasi hanya dari nominal rupiah yang dibayarkan, tetapi juga dari manfaat perjalanan yang diperoleh dibandingkan pilihan lain. Selama waktu tempuh, kenyamanan, keamanan, dan konektivitas tetap memberikan manfaat yang dianggap sepadan, ruang penerimaan terhadap tarif baru masih tersedia.
Akan tetapi, persepsi harga berbeda menurut karakter moda. Pada Kluster I, sebanyak 70,6 persen pengguna menilai lebih murah. Pada Kluster II yang mencakup Transjabodetabek, LRT, dan MRT, angkanya turun menjadi 67,7 persen. Sementara angka tertinggi terdapat pada Kluster III (Mikrotrans), yakni 92,3 persen.
Temuan pada ketiga kluster tersebut memperlihatkan, persepsi keterjangkauan paling kuat berada pada pengguna Mikrotrans. Hal ini menarik karena pada tarif lama pengguna mikrotrans sama sekali tidak dipungut biaya. Namun, pada tarif baru yang dikenakan biaya sebesar Rp 2.000 per tiga jam, persepsi keterjangkauan masih tinggi.
Angka persepsi ini juga berkaitan dengan konsep value for money. Pengguna dapat menerima harga yang lebih tinggi apabila kualitas perjalanan memberikan manfaat yang sebanding, terutama pada perjalanan rutin dengan kebutuhan ketepatan waktu tinggi. Karena itu, penyesuaian tarif perlu diikuti ukuran pelayanan yang mudah diamati pengguna dalam perjalanan sehari hari.
Skema berlangganan turut menawarkan pendekatan berbeda terhadap hubungan harga dan frekuensi penggunaan. Dalam hasil survei, pengguna diperkenalkan dengan tarif berlangganan Rp 200.000 per bulan untuk integrasi intramoda Transjakarta dan Rp 400.000 per bulan untuk integrasi Transjabodetabek. Skema tersebut berlaku 24 jam, tanpa batas perjalanan, dengan tambahan diskon 20 persen bagi pengguna yang bepergian sedikitnya 25 hari dalam sebulan.
Ketertarikan pengguna terhadap skema tersebut belum menjadi mayoritas. Hampir setengah responden (43,8 persen) menyatakan sangat tertarik dan tertarik untuk mencoba berlangganan Sebaliknya, 55,1 persen pengguna menyatakan tidak tertarik dan sangat tidak tertarik.
Alasan ketertarikan, terutama berkaitan dengan penghematan biaya. Sebanyak 25 persen menyebut skema tersebut lebih hemat dibandingkan membayar per perjalanan. Sementara 18,3 persen menilai skema tersebut lebih praktis karena tidak memerlukan pengisian saldo berulang. Manfaat ekonomi dan kemudahan pembayaran menjadi dua daya tarik utama.
Pada kelompok yang tidak tertarik, persoalannya lebih banyak berkaitan dengan pola mobilitas. Sebanyak 23,8 persen menyatakan pola perjalanan tidak rutin atau tidak setiap hari, sedangkan 15 persen menilai jumlah perjalanan per bulan terlalu sedikit untuk mencapai titik balik modal. Sebanyak 7,3 persen merasa nominal pembayaran di muka cukup berat dan 6,3 persen belum yakin terhadap keandalan sistem.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tarif berlangganan memiliki pasar yang spesifik. Pengguna dengan mobilitas rutin memiliki insentif lebih kuat karena manfaat ekonominya meningkat seiring frekuensi perjalanan. Pengguna dengan mobilitas tidak teratur cenderung melihat pembayaran di muka sebagai komitmen yang belum tentu memberikan penghematan.
Karakter tersebut membuat skema berlangganan perlu dikembangkan sebagai instrumen segmentasi pengguna. Pengguna komuter dengan frekuensi tinggi dapat menjadi kelompok utama yang ditawarkan paket berlangganan. Kelompok dengan perjalanan tidak rutin dapat tetap dilayani melalui tarif per perjalanan dan skema integrasi yang sudah tersedia.
Dengan demikian, pembahasan tarif tidak berhenti pada pertanyaan mengenai naik atau tidak naik. Struktur harga perlu mengakomodasi pola mobilitas yang berbeda di dalam satu kota. Tarif reguler, tarif integrasi, layanan gratis, dan langganan bulanan dapat ditempatkan sebagai instrumen yang saling melengkapi.
Sosialisasi terukur
Penerimaan terhadap tarif sangat berkaitan dengan cara kebijakan tersebut diperkenalkan. Dalam survei, saran terbesar pengguna adalah sosialisasi kepada masyarakat luas dan menerapkan penyesuaian secara bertahap. Proporsi responden yang menyampaikan saran tersebut mencapai 25,5 persen.
Saran terbesar kedua berkaitan dengan peningkatan fasilitas, keamanan, dan kenyamanan. Sebanyak 16,3 persen responden menyampaikan kebutuhan tersebut. Posisi kedua ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan perlu berjalan bersama peningkatan kualitas pengalaman perjalanan.
Selanjutnya, sebanyak 15,5 persen pengguna meminta armada dan rute diperbanyak serta kualitasnya ditingkatkan. Persoalan kapasitas dan cakupan layanan karena itu tetap menjadi bagian penting dari penerimaan terhadap kebijakan tarif. Penumpang menghubungkan biaya perjalanan dengan kemampuan sistem menyediakan layanan yang tersedia ketika dibutuhkan.
Seluruh saran ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dipahami melalui interaksi langsung dengan petugas sekaligus melalui mekanisme respons terhadap keluhan. Saran pengguna juga memperlihatkan bahwa komunikasi tarif perlu ditempatkan sebagai proses pelayanan publik.
Informasi mengenai besaran tarif, alasan perubahan, kelompok penerima tarif gratis, mekanisme integrasi, dan manfaat layanan harus tersedia dalam format yang mudah dipahami. Konsistensi informasi menjadi penting ketika pengguna melakukan perjalanan lintas moda dan lintas wilayah.
Tentunya, tiap para pengguna membutuhkan saluran kanal informasi yang berbeda terkait dengan generasi usianya. Misalnya, bagi pengguna Gen Z dan Gen Y cenderung memilih kejelasan informasi tarif baru pada aplikasi Transjakarta atau JakLingko, sedangkan Gen X lebih memilih pengumuman di halte atau dalam armada. Namun, media sosial resmi pihak terkait menjadi kanal utama yang diharapkan pengguna untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai tarif dan layanan.
Perbedaan preferensi tersebut dapat digunakan untuk membangun komunikasi yang lebih terarah. Media sosial dapat menjadi kanal utama untuk penyebaran informasi secara luas, sementara aplikasi dapat memberikan informasi yang lebih personal mengenai perjalanan dan pembayaran. Pengumuman di halte dan armada tetap diperlukan untuk menjangkau pengguna yang membutuhkan informasi langsung ketika berada dalam perjalanan.
Informasi tarif juga perlu menjelaskan hubungan antara harga dan manfaat. Pengguna perlu mengetahui perubahan tarif sekaligus memahami struktur integrasi yang berlaku ketika berpindah moda. Penjelasan tersebut akan membantu pengguna membandingkan biaya perjalanan secara utuh dan mengurangi ketidakpastian ketika kebijakan mulai diterapkan per Januari 2027.
Tahapan komunikasi juga perlu disertai mekanisme evaluasi. Pemerintah dapat memantau perubahan jumlah penumpang, kepadatan, ketepatan waktu, keluhan, penggunaan tarif integrasi, dan penggunaan skema berlangganan setelah kebijakan diberlakukan. Seluruh data tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai untuk menilai keterhubungan struktur tarif baru dengan perubahan frekuensi pengguna moda angkutan umum terintegrasi.
Infrastruktur kota global
Jakarta sedang membangun sistem transportasi dengan skala yang semakin besar. Skala tersebut menunjukkan bahwa transportasi publik telah menjadi bagian dari strategi pembangunan kota. Jakarta tidak dapat membangun reputasi sebagai kota global hanya melalui gedung, kawasan bisnis, atau infrastruktur berskala besar. Kemampuan mobilitas warga secara efisien, aman, terjangkau, dan terhubung merupakan bagian dari kualitas kota yang dapat dirasakan setiap harinya.
Pemprov Jakarta juga menempatkan transportasi publik dalam agenda Jakarta sebagai kota global. Dalam dokumen dan komunikasi pemerintah pada 2026, penguatan konektivitas, transportasi terintegrasi, dan pengembangan kawasan berbasis transit menjadi bagian dari arah pembangunan kota. Transportasi karena itu memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial dalam membentuk akses warga terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan ruang kota.
Persoalan tarif perlu ditempatkan dalam kerangka tersebut. Harga tiket harus menjaga akses masyarakat sekaligus memberikan ruang pembiayaan bagi keberlanjutan layanan. Pemerintah juga perlu menjaga agar perubahan tarif tidak mengurangi insentif masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
Pijakan berikutnya adalah menerjemahkan kenaikan tarif ke dalam indikator layanan yang dapat dirasakan penumpang. Penambahan armada perlu terlihat pada koridor yang padat, frekuensi perlu sesuai kebutuhan perjalanan, dan ketepatan waktu perlu dipantau secara konsisten. Pengguna perlu dapat melihat hubungan yang jelas antara biaya perjalanan dan peningkatan kualitas layanan.
Keberhasilan kebijakan skema tarif baru akan terlihat dari kemampuan sistem mempertahankan penumpang lama, menarik pengguna baru, memperluas perjalanan lintas moda, dan menjaga kualitas layanan ketika jumlah pengguna meningkat. Transportasi publik Jakarta membutuhkan keseimbangan antara keterjangkauan, kualitas, kapasitas, dan keberlanjutan pembiayaan.
DKI Jakarta membutuhkan sistem transportasi yang mampu mengikuti pertumbuhan kota sekaligus menjaga agar mobilitas tetap menjadi hak yang dapat dijangkau seluruh warga.
DKI Jakarta telah memiliki modal berupa jaringan yang luas dan pengalaman pengguna yang relatif positif. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan jaringan berjalan bersama peningkatan keandalan layanan. Dengan pendekatan tersebut, penyesuaian tarif dapat menjadi bagian dari pembenahan sistem transportasi yang lebih terukur.
Bagi kota yang ingin memainkan peran lebih besar dalam jaringan kota dunia, transportasi publik adalah infrastruktur kehidupan sehari-hari. Kualitas transportasi kota akan menentukan jutaan orang mencapai tempat kerja, sekolah, pusat ekonomi, fasilitas kesehatan, dan ruang publik. Jakarta membutuhkan sistem transportasi yang mampu mengikuti pertumbuhan kota sekaligus menjaga agar mobilitas tetap menjadi hak yang dapat dijangkau seluruh warga.
29 Sep 2026 06:00 WIB · Metropolitan
Oleh Yohanes Mega Hendarto, Agustina Rizky Lupitasari
(LITBANG KOMPAS)