Instran.id – Gaya hidup pejabat publik kerap menjadi cerminan kualitas kepemimpinan dan kedekatan mereka dengan masyarakat. Di berbagai negara Eropa seperti Swedia, Belanda, dan Jerman, para menteri hingga anggota parlemen sudah lumrah menggunakan transportasi publik atau bersepeda ke kantor.
Tanpa pengawalan mencolok atau sirine patwal, para pejabat di Eropa terbiasa duduk berdampingan dengan warga di dalam bus, trem, maupun kereta. Di Swedia, misalnya, anggota parlemen dibekali kartu berlangganan transportasi umum dan menolak fasilitas mobil dinas pribadi. Mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, bahkan konsisten mengayuh sepeda sendiri menuju kantornya.
Kebiasaan ini bukan sekadar pencitraan, melainkan wujud dari prinsip egalitariatisme, efisiensi anggaran negara, keselamatan komunal, serta komitmen terhadap lingkungan. Dengan berbaur bersama masyarakat, para pejabat dapat merasakan langsung fasilitas publik sekaligus menyerap aspirasi warga secara transparan.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data Time Out tahun 2026, Jakarta menempati peringkat ke-15 dunia sebagai kota dengan sistem transportasi publik terbaik, di mana cakupan layanannya telah mencapai 92,5 persen wilayah. Seluruh kantor pemerintahan pusat kini juga telah terintegrasi dengan moda transportasi massal.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menilai sudah saatnya ada langkah nyata untuk membumikan kepemimpinan di Indonesia. Ia mengusulkan agar para pejabat pusat sesekali diwajibkan menggunakan transportasi umum saat menghadiri agenda kenegaraan, serta menggalakkan ASN di kementerian untuk naik angkutan massal secara berkala.
Langkah ini dinilai efektif tidak hanya untuk menekan emisi karbon dan kemacetan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi langsung bagi para pejabat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di tanah air.